Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Kehadiran Presiden Bikin Gagal Fokus, Ini Mau Menutupi Isu Apa?

Kompas.com - 11/10/2016, 21:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo yang terjun langsung melihat operasi tangkap tangan oknum pegawai negeri sipil di Kementerian Perhubungan. 

Operasi gabungan yang dilakukan Polri dan Polda Metro Jaya itu menangkap tangan oknum PNS Kemenhub yang melakukan praktik pungutan liar (pungli), Selasa (11/10/2016) sore.

Fadli mengatakan, pada prinsipnya ia setuju bahwa pungli harus dihapuskan.

Namun, pemberantasan pungli seharusnya dilakukan secara sistemis. Presiden merumuskan roadmap serta aturan yang jelas.

"Kecuali ini adalah pencitraan. Kita setuju semangat penghapusan pungli, tapi jangan pencitraanlah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Oleh karena itu, ia menilai kehadiran Presiden di lokasi tangkap tangan tak ada urgensinya.

"Kehadiran Presiden itu jika ada kejadian yang luar biasa sehingga kehadirannya itu membuat orang gagal fokus. Gagal fokusnya itu, orang akan bertanya, ini mau menutupi isu apa?" kata Fadli.  

(Baca: Polisi Sita Uang Puluhan Juta Rupiah dan Tabungan Rp 1 Miliar Terkait Pungli di Kemenhub)

Ia juga menyoroti tindak lanjut kasus-kasus besar, seperti pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras hingga reklamasi Teluk Jakarta.

Penegak hukum seharusnya berlaku adil dalam memproses semua kasus hukum.

"Kita ini kan mau menegakkan hukum, ini harus adil, termasuk diduga yang menistakan agama atau ajaran agama apa pun harus diproses secara hukum dan itu tidak cukup dengan hanya permintaan maaf," tambah dia.

Pada Selasa (11/10/2016) sore, polisi mengamankan enam orang dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat.

Dari penangkapan itu turut disita juga uang tunai puluhan juta rupiah.

Keenam orang yang diamankan tersebut terdiri dari pegawai negeri sipil, pekerja harian lepas (PHL), dan satu orang dari pihak swasta.

Keenam orang tersebut diduga terlibat praktik pungli dalam proses pengurusan perizinan.  

Kompas TV Sehari Sebelum OTT, Jokowi Sudah Beri Peringatan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com