Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sama-sama Tolak Ahok, PPP Kubu Romy Ajak Lulung Gabung

Kompas.com - 11/10/2016, 11:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan yang dipimpin Romahurmuziy mengajak Abraham Lunggana alias Lulung untuk bergabung dengan pihaknya.

Lulung selama ini merupakan loyalis PPP yang dipimpin Djan Faridz.

Namun, Lulung menolak keputusan Djan yang mendukung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

"Kita membuka pintu lebar-lebar untuk haji Lulung. Kita ajak kembali Lulung untuk lebih besar lagi PPP di DKI, pintunya terbuka," kata Sekjen PPP kubu Romy, Arsul Sani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

 

(baca: Lulung: Kalau Saya Dukung Ahok, 1 Juta Suara Pemilih PPP Akan Hilang)

Arsul menambahkan, PPP akan memberikan jabatan apa saja yang diminta oleh Lulung. Termasuk jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI yang sekarang dipegang Lulung di kubu Djan.

"Yang enggak bisa cuma Ketum dan Sekjen," tambah anggota Komisi III DPR ini.

Arsul mengatakan, Lulung dan kubu Romahurmuziy selama ini memang kerap memiliki perbedaan pandangan.

 
 

(baca: Lulung: Saya Masih Konsisten sebagai Lambang Perlawanan terhadap Ahok)

Namun, kini Lulung dan PPP Romy memiliki kesamaan, yakni tidak mendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta.

PPP kubu Romy memilih mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

"Terlepas perbedaan kami dengan haji Lulung, tapi tetap satu hal kami sama. Kita tidak mau usung orang yang tidak ada basis dukungannya di konstituen," kata dia.

Arsul juga menekankan bahwa dukungan PPP kubunya ke Agus-Sylvi adalah yang resmi. Sebab, kubunya mengantongi surat keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai syarat untuk mengusung pasangan calon di Pilkada.

(baca: Ogah Dukung Ahok, Lulung Bakal Diberi Sanksi PPP Kubu Djan Faridz)

"Kalau dukungan Djan Faridz ke Ahok itu sama saja dengan dukungan ormas," ucap Arsul.

Lulung sebelumnya menyatakan masih akan bertahan di partainya. Ia siap diberi sanksi oleh Djan Faridz atas sikapnya yang menolak Ahok.

"Iyalah. Saya kan dibesarkan oleh partai ini, dan masih loyal sama beliau (Djan Faridz), saya sangat mengerti," kata Lulung kepada Kompas.com, Minggu (9/10/2016).

Kompas TV Haji Lulung: Ahok Pasti Kalah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com