Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak yang Menolak Usulan Presiden Orang Indonesia Asli, Apa Kata PPP?

Kompas.com - 07/10/2016, 15:45 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan Partai Persatuan Pembangunan agar dilakukan amandemen UUD 1945 terkait ketentuan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli tak mendapatkan respons positif.

Sejumlah kalangan menolak usulan yang disampaikan PPP sebagai rekomendasi resmi dari Musyawarah Kerja Nasional I.

Dengan usulan itu, PPP berpandangan bahwa WNI yang memiliki darah atau keturunan asing dianggap PPP tidak bisa menjadi presiden atau wakil presiden.

Apa tanggapan PPP atas respons publik yang sebagian besar mempertanyakan definisi "asli" itu?

Sekjen PPP Arsul Sani menjelaskan, harus ada pemeriksaan kembali terhadap risalah persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk menelusuri kadar "asli" yang saat ini diperdebatkan.

(Baca: Hanura: Usulan Presiden Harus "Indonesia Asli" Sangat Primitif)

Dalam keanggotaan BPUPKI dan PPKI juga terdapat Tionghoa, Arab, dan lainnya.

"Harus diperiksa kembali, apa sih perdebatannya ketika bicara soal "asli". Para pendiri bangsa kan pasti enggak asal ngomong," ujar Anggota Komisi III DPR itu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (.

Namun, jika pemahaman disederhanakan, kata "asli" merujuk pada semua suku bangsa dari Aceh hingga Papua.

Adapun mengenai definsinya yang dikhawatirkan bertabrakan dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Arsul mengatakan, harus ada rumusan dan kesepakatan bersama.

"Misal dianggap asli kalau ketercampurannya pada derajat yang keberapa. Di atas ketiga, keempat. Nanti kita definisikan kembali," tuturnya.

(Baca: Ada Apa di Balik Usulan Presiden Orang Indonesia Asli?)

Ia menambahkan, hasil amandemen UUD 1945 baru bisa diperjuangkan ke arah yang lebih konkret jika ada kesepakatan politik untuk melakukan hal tersebut.

"Tapi kapan terjadi ya wallahu alam. Karena sejauh ini persoalan amandemen UUD 1945 kan baru berupa wacana yang begulir," ujar Arsul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com