Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Minta Dukungan Muhammadiyah Terkait Proses Tiga RUU, Salah Satunya Anti-LGBT

Kompas.com - 06/10/2016, 22:33 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan menyambangi kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyampaikan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

PPP juga meminta dukungan moril kepada PP Muhammadiyah terkait tiga rancangan undang-undang yang tengah dalam proses pembuatan naskah akademik.

Partai berlambang Kakbah itu menjadi inisiator dalam tiga RUU tersebut. 

Ketiga RUU itu adalah RUU Anti Minuman Beralkohol, RUU Anti Propaganda LGBT, dan RUU yang terkait dengan pendidikan Islam dan keagamaan serta madrasah.

"Tiga UU yang kami sampaikan untuk dimohonkan dukungan moril dari PP Muhammadiyah," kata Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Dalam kesempatan itu, Romahurmuziy juga menyampaikan sejumlah hasil Mukernas.

(Baca: Mukernas Minta Fraksi PPP Inisiasi Pembahasan RUU Larangan LGBT)

Antara lain, perihal amandemen UUD dan penataan kembali kewenangan Dewan Perwakilan Daerah.

"Terkait pengembalian frasa Indonesia asli calon presiden dan wakil presiden. Kita memilih hal ini bukan hanya pernyataan politik," ucap Romi.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir menilai ketiga RUU yang diinisiasi PPP sejalan dengan Muhammadiyah.

Menurut Haedar, dasar membangun bangsa Indonesia telerletak pada nilai-nilai moral yang berpijak pada agama.

"Tiga draf RUU itu sejalan dengan Muhammadiyah. Formulasinya akan kami kaji. Intinya prlu ada nilai-nilai moral," ujar Haedar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com