Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pantau Media Sosial Jelang Pilkada, Kominfo Bertemu Kepolisian dan Penyelenggara Pemilu

Kompas.com - 05/10/2016, 14:52 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akan mengadakan pertemuan dengan Kepolisian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan tokoh masyarakat. Pertemuan tersebut akan membahas penanganan aktivitas internet dan media sosial dalam Pilkada 2017 mendatang.

"Tadi saya bicara sama Pak kapolri, minggu depan akan ada pertemuan dengan Kapolri, saya, KPU, dan tokoh masyarakat juga," kata Rudiantara di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Selain itu, dalam pertemuan tersebut Kominfo akan mengundang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut Rudiantara, penanganan media sosial dalam menyebarkan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) tidak bisa mengandalkan regulasi. Kata dia, pendekatan kepada masyarakat akan jauh lebih efektif.

 

(Baca: Ketua Bawaslu Imbau Tak Ada Upaya Diskredit Calon Kepala Daerah di Media Sosial)

"Pendekatannya tidak boleh hanya pendekatan regulasi, Undang-Undang kemudian Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri. Pendekatannya harus pendekatan ke masyarakat yang sifatnya sosial dan masalah etika" ucap Rudiantara.

Rudiantara menyebutkan, penanganan aktivitas media sosial tidak hanya terpaku pada momen tertentu seperti pelaksanaan Pilkada. Ia pun mengimbau untuk tidak memercayai seluruh konten yang tersebar di media sosial.

"Saya pribadi itu ada sebagian (konten media sosial) yang sudah saya hilangkan bahwa itu tidak benar. Karena kan makin ke sini makin boleh dikatakan tidak bisa diyakini kebenarannya," ujar Rudiantara.

Tahapan Pikada kini telah memasuki masa pencalonan. Penetapan pasangan calon kepala daerah akan ditetapkan pada 24 Oktober 2016. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon pada 25 Oktober 2016.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com