Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri: Perekaman Data E-KTP Capai 92 Persen

Kompas.com - 04/10/2016, 21:46 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan terdapat peningkatan signifikan dalam perekaman data KTP elektronik.

Per tanggal 30 September lalu, kata dia, terdata sebanyak 5 juta penduduk melakukan perekaman data KTP elektronik.

"Kami sudah dapat sekitar 92 persen perekaman data. Alhamdulillah ada peningkatan signifikan," kata Zudan di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Zudan menuturkan, dari perekaman data yang telah terkumpul ditemukan data penduduk ganda sekitar 170.000.

Saat ini, lanjut dia, masyarakat yang belum merekam data KTP elektronik tinggal 10 juta orang.

Zudan menyebutkan, anggaran yang sempat ditahan Kementerian Keuangan, akan digunakan untuk pengadaan 17 juta blanko KTP elektronik.

Ia berharap blanko tersebut cukup untuk memenuhi sisa kekurangan perekaman data.

"Cukup untuk penuhi 10 juta yang belum merekam. Mudah-mudahan selesai tahun ini," ujar Zudan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas dikembalikannya anggaran untuk KTP elektronik  yang sempat ditunda.

(Baca: Anggaran E-KTP Dikembalikan, Tjahjo Berterima Kasih ke Sri Mulyani)

"Kemendagri dan saya khususnya menyampaikan terima kasih kepada Menkeu. Seizin Presiden, penundaan (anggaran) e-KTP dikembalikan," kata Tjahjo usai memimpin upacara Hari Kembali Pancasila di Kompleks Kemendagri, Jakarta, Senin (3/10/2016).

Tjahjo menuturkan, dengan kembalinya anggaran sebesar Rp 400 miliar tersebut, blanko e-KTP dapat kembali dicetak.

Kompas TV Blanko Habis, 100 Warga Belum Dapat E-KTP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com