Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Emil Salim: Reklamasi Harus Kedepankan Kepentingan Publik

Kompas.com - 04/10/2016, 20:43 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Emil Salim mengatakan bahwa reklamasi teluk Jakarta harus mengedepankan kepentingan publik.

Asumsi itu, kata dia, menjadi landasan bagi wantimpres di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih konsep reklamasi yang ditawarkan oleh kelompok insinyur asal Indonesia dibanding konsep yang dipresentasikan konsultan Belanda pada 2013.

"Dewan pertimbangan presiden cenderung berpihak kepada para ahli Indonesia. Karena, hasil studi Belanda mengutamakan sektor privat," kata mantan Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup ini dalam diskusi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (4/10/2016).

Hadir dalam diskusi tersebut mantan Ketua KPK Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. 

Emil menuturkan, teluk Jakarta perlu menjadi tempat penimbunan air tawar. Menurut Emil, hal itu untuk mencegah kelangkaan air tawar yang diprediksi akan langka pada tahun 2045.

Emil menyebutkan hasil reklamasi dari tim ahli Indonesia dapat menjadi lahan untuk perluasan ruang bagi penduduk dan pemerintahan Jakarta.

(Baca: Susi Pudjiastuti: Reklamasi Jakarta Bisa Sebabkan Banjir)

Hasil reklamasi juga dapat digunakan untuk perluasan pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, memberikan akses ke laut bagi para nelayan.

Reklamasi nantinya pun bisa menjadi sumber air minum dan irigasi bagi pertanian di pulau Jawa.

"Dengan pertimbangan itu maka konsep ahli Indonesia lebih disukai," ucap Emil.

Emil menjelaskan, pantai utara Pulau Jawa merupakan hasil sedimentasi dari sungai yang mengalir ke laut.

Naiknya permukaan air laut, lanjut Emil, mengakibatkan sungai tidak lancar mengalir ke laut sehingga terjadi banjir rob.

Untuk mengatasi hak itu, tim ahli Indonesia mengusulkan membuat Giant Sea Wall. Dengan demikian, permukaan air laut dapat tertahan dan aliran air sungai menjadi terkendali.

"Kalau konsultan Belanda menghendaki waduk di pinggir pantai Jakarta. Itu tidak dianggap benar. Oleh karena itu justru menambahkan proses banjir ke Jakarta karena aliran air itu tidak mengalir tajam," papar Emil.

Emil menjelaskan, Wantimpres saat itu menolak pembangunan pulau berbentuk garuda yang berasal dari pengerukan tanah di luar sedimentasi. 

Dari analisis, Wantimpres melihat reklamasi merusak lingkungan di luar Jakarta.  

"Atas pertimbangan itu Wantimpres mengusulkan kepada SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, presiden saat itu) agar konsep ahli Indonesia yang dipilih. Gagasan ini kembali kami usulkan kepada Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, setelah memperhatikan di lapangan masih ada permasalahan," kata Emil. 

Kompas TV Sidang Suap Reklamasi Hadirkan Istri Sanusi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com