Komisi I Pertanyakan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyiaran dari KPI

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR mempersoalkan rekomendasi yang diberikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rapat kerja bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2016).

Seluruh anggota Komisi I yang hadir secara bulat menolak draf rekomendasi yang berisikan penilaian kepada sepuluh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

Dari sepuluh LPS, sembilan LPS masa izinnya akan berakhir pada 16 Oktober 2016.

Data rekomendasi itu dinilai tidak valid karena berbeda jauh dengan hasil evaluasi dengar pendapat yang dilakukan Komisi I dengan KPI kepengurusan terdahulu.

Evita Nursanty, anggota Komisi I yang hadir dalam rapat menyatakan, rekomendasi yang diberikan oleh KPI saat ini berbeda dengan data dalam Evaluasi Dengar Pendapat bersama KPI kepengurusan yang lama.

"Ini ada beberapa penilaian yang berbeda antara kepengurusan KPI yang lama dengan KPI yang sekarang. Padahal secara waktu penilaiannya tidak berbeda jauh. Tapi kok ini hasilnya ada yang berbeda jauh," kata Evita.

Ia mempersoalkan data terkait teguran yang dilayangkan KPI kepada kesepuluh LPS. Sebab, berdasarkan pengakuan komisioner KPI yang sebelumnya, data terkait teguran baru ada di tahun 2011.

"Ini kok sudah ada sejak tahun 2005. Ini mana yang benar, kami jangan dibuat bingung dengan memberi data yang salah," lanjut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi I lainnya, Tantowi Yahya. Ia mengatakan semestinya data yang dimiliki KPI yang lama dengan yang sekarang tetap sama, sehingga bisa diperoleh rekomendasi yang tepat untuk perpanjangan izin LPS.

"Kalau bisa berbeda seperti ini kan dampaknya besar karena penilaian dari KPI terkait konten akan memengaruhi rekomendasi apakah LPS layak diperpanjang atau tidak izinnya," kata Tantowi.

Sedianya rekomendasi dari KPI bisa segera diterima oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang juga hadir di dalam rapat.

Sebab Rudiantara dituntut untuk mengeluarkan keputusan terkait perpanjangan izin sembilan LPS yang berakhir 16 Oktober.

Karena Komisi I mempermasalahkan rekomendasi yang diberikan KPI kepada Menkominfo, Komisi I bersama KPI dan Menkominfo berencana untuk melakukan rapat kembali pada 10 Oktober.

"Sebenarnya tanpa rekomendasi bisa saja kami keluarkan atau tidak izin perpanjangannya, tapi kan kami ingin paparan rekomendasi dari KPI ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan, makanya kami rapat lagi meski nanti mepet sama batas akhir izin di tanggal 16 Oktober," kata Rudiantara.