Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mungkinkah Petani Tembakau Beralih ke Tanaman Lain?

Kompas.com - 02/10/2016, 08:08 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Berbagai rencana kebijakan pengendalian produksi dan konsumsi rokok di Indonesia tak kunjung dapat terlaksana karena adanya kekhawatiran sejumlah pihak akan nasib petani tembakau.

Lantas, apa solusi agar kebijakan pengendalian produksi dan konsumsi rokok bisa terlaksana tanpa mengganggu nasib petani tembakau?

Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany menyatakan, petani tembakau dapat dialihkan ke tanaman lain, terutama tanaman buah-buahan. 

"Bisa durian, rambutan, atau salak," kata Hasbullah dalam seminar pengendalian tembakau dengan tema "Membongkar Hambatan Aksesi FCTC dan Mitos Rokok di Indonesia" di Bogor, pada Jumat (30/9/2016) lalu.

Menurut Hasbullah, mengalihkan petani tembakau ke tanaman lain bukan hal yang sulit. Ia menilai hanya dibutuhkan keseriusan dan komitmen pemerintah untuk dapat merealisasikan kebijakan tersebut.

Ia kemudian mencontohkan Pemerintah Thailand yang dinilainya sukses mengembangkan produksi pertanian jenis buah-buahan.

"Kalau kita jalan-jalan ke Thailand, apa pernah kita menemukan durian medan, salak pondoh? Tapi di sini, coba lihat. Kenapa tidak mendorong petani tembakau ke situ," ujar Hasbullah.

"Banyak ruang bisnis yang lebih menguntungkan dan lebih bermartabat. Mengapa tidak kita pindahkan secara bertahap," ujarnya.

Di luar konsep yang diusulkannya, Hasbullah menilai adanya kekhawatiran akan nasib petani tembakau sebenarya hanya isu yang digulirkan para pengusaha rokok dan para pelindungnya untuk mempertahankan kepentingan. 

Menurut Hasbullah, dikedepankannya isu nasib petani tembakau oleh para pelindung kepentingan industri rokok sebenarnya tidak sesuai dengan fakta.

Ia menyebut pada faktanya nasib petani tembakau jauh dari kata sejahtera. Ia kemudian menyoroti impor tembakau yang dilakukan perusahaan-perusahaan rokok besar.

Hasbullah menyebut data dari Kementerian Perdagangan mengenai statistik perkebunan di Indonesia memperlihatkan terjadi tren kenaikan impor tembakau setiap tahunnya.

Menurut dia, tembakau kebanyakan diimpor dari China dan sebagian kecil dari Amerika Serikat.

Sampai 2012, kata dia, jumlah tembakau impor bahkan sudah mencapai 72,5 persen dari total penggunaan tembakau untuk industri di Indonesia.

"Jadi kalau DPR mau membuat undang-undang mengenai tembakau untuk melindungi petani tembakau, pertanyaannya, petani yang  mana? Kalau memang mau melindungi stop saja impornya," ucap Hasbullah.

Kompas TV Isu Kenaikan Harga Rokok Menyumbang Inflasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPTK

Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPTK

Nasional
Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Nasional
Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

Nasional
Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

Nasional
Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

Nasional
Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

Nasional
Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Nasional
Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Nasional
Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Rangking 147 Dunia

Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Rangking 147 Dunia

Nasional
Defisit Produksi Minyak Besar, Politisi Golkar: Ubah Cara dan Strategi Bisnis

Defisit Produksi Minyak Besar, Politisi Golkar: Ubah Cara dan Strategi Bisnis

Nasional
Airlangga: Jokowi dan Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar

Airlangga: Jokowi dan Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar

Nasional
Terima Kasih ke Jokowi, Prabowo: Pemilu Tertib atas Kepemimpinan Beliau

Terima Kasih ke Jokowi, Prabowo: Pemilu Tertib atas Kepemimpinan Beliau

Nasional
1 Juta Warga Berobat ke Luar Negeri, Jokowi: Kita Kehilangan Rp 180 T

1 Juta Warga Berobat ke Luar Negeri, Jokowi: Kita Kehilangan Rp 180 T

Nasional
Kronologi Ganjar Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, KPU Telat Kirim Undangan

Kronologi Ganjar Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, KPU Telat Kirim Undangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com