BOGOR, KOMPAS.com - Industri rokok dinilai punya pengaruh kuat memengaruhi perpolitikan Indonesia. Kondisi itu disebut pernah diakui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany.
Ia mengaku pernah bertemu Prabowo dan berbincang mengenai lobi-lobi perusahaan rokok yang membuat kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia sulit terlaksana.
"Saya tanya ke beliau kenapa sih sulit sekali pak. Beliau cuma jawab 'duit Pak'," kata Hasbullah dalam seminar pengendalian tembakau dengan tema "Membongkar Hambatan Aksesi FCTC dan Mitos Rokok di Indonesia" di Bogor, Jumat (30/9/2016).
Menurut Hasbullah, Prabowo menyebut bahwa perusahaan rokok banyak mengalirkan dananya ke para politisi untuk melindungi kepentingan.
Hasbullah mengaku sempat bertanya apakah Prabowo juga menerima dana serupa. Kata Hasbullah, Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa ia dan partainya tidak pernah menerima dana dari perusahaan rokok.
"Dia jawab kalau Gerindra sudah komitmen. Ya mungkin karena dia sudah banyak duit ya," ujar Hasbullah.
Mengenai kebijakan pengendalian tembakau, Hasbullah menilai para pemangku kebijakan di Indonesia belum punya komitmen untuk melindungi generasi muda dari bahaya rokok.
Salah satunya dengan takutnya pemerintah menaikan cukai rokok atau ikut menandatangani Framework Convention on Tobacco Control(FCTC) atau konvensi pengendalian masalah tembakau.
Indonesia diketahui menjadi satu dari tujuh negara di dunia yang tidak menandatangani FCTC. Enam negara lainnya adalah Somalia, Sudan Selatan, Malawi, Andorra, Republik Dominika, dan Monako.
"Pemerintah kita masih berpikir yang penting uang masuk. Kalau beberapa puluh tahun lagi banyak yang sakit itu urusan lain," ujar Hasbullah.
Ada 187 negara di dunia yang diketahui sudah menandatangani FCTC. Mereka di antaranya adalah negara-negara produsen tembakau terbesar, seperti Tiongkok, India, Brasil, dan Amerika Serikat.
"Di India mungkin karena tidak ada perusahaan rokok yang sangat kuat di sana. Sedangkan di China karena industrinya dikuasi pemerintah, jadi mereka lebih visioner dan mudah untuk berkomitmen bagi masa depan," tutup Hasbullah.