Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Disebut Pernah Akui Industri Rokok Berpengaruh terhadap Politik RI

Kompas.com - 01/10/2016, 20:05 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Industri rokok dinilai punya pengaruh kuat memengaruhi perpolitikan Indonesia. Kondisi itu disebut pernah diakui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany.

Ia mengaku pernah bertemu Prabowo dan berbincang mengenai lobi-lobi perusahaan rokok yang membuat kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia sulit terlaksana.

"Saya tanya ke beliau kenapa sih sulit sekali pak. Beliau cuma jawab 'duit Pak'," kata Hasbullah dalam seminar pengendalian tembakau dengan tema "Membongkar Hambatan Aksesi FCTC dan Mitos Rokok di Indonesia" di Bogor, Jumat (30/9/2016).

Menurut Hasbullah, Prabowo menyebut bahwa perusahaan rokok banyak mengalirkan dananya ke para politisi untuk melindungi kepentingan.

Hasbullah mengaku sempat bertanya apakah Prabowo juga menerima dana serupa. Kata Hasbullah, Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa ia dan partainya tidak pernah menerima dana dari perusahaan rokok.

"Dia jawab kalau Gerindra sudah komitmen. Ya mungkin karena dia sudah banyak duit ya," ujar Hasbullah.

Mengenai kebijakan pengendalian tembakau, Hasbullah menilai para pemangku kebijakan di Indonesia belum punya komitmen untuk melindungi generasi muda dari bahaya rokok.

Salah satunya dengan takutnya pemerintah menaikan cukai rokok atau ikut menandatangani Framework Convention on Tobacco Control(FCTC) atau konvensi pengendalian masalah tembakau.

Indonesia diketahui menjadi satu dari tujuh negara di dunia yang tidak menandatangani FCTC. Enam negara lainnya adalah Somalia, Sudan Selatan, Malawi, Andorra, Republik Dominika, dan Monako.

"Pemerintah kita masih berpikir yang penting uang masuk. Kalau beberapa puluh tahun lagi banyak yang sakit itu urusan lain," ujar Hasbullah.

Ada 187 negara di dunia yang diketahui sudah menandatangani FCTC. Mereka di antaranya adalah negara-negara produsen tembakau terbesar, seperti Tiongkok, India, Brasil, dan Amerika Serikat.

"Di India mungkin karena tidak ada perusahaan rokok yang sangat kuat di sana. Sedangkan di China karena industrinya dikuasi pemerintah, jadi mereka lebih visioner dan mudah untuk berkomitmen bagi masa depan," tutup Hasbullah.

Kompas TV Isu Kenaikan Harga Rokok Menyumbang Inflasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com