Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebanyak 45 Jemaah Haji Ilegal Indonesia Masih Tertahan di Filipina

Kompas.com - 30/09/2016, 20:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, 45 orang anggota jemaah Indonesia ilegal yang baru tiba di Filipina dari Tanah Suci masih ditahan di Filipina.

Mereka ditahan setibanya di negara itu guna menjalani pemeriksaan lanjutan.

"Bagaimana pun ini menyangkut kewenangan otoritas Filipina, untuk mereka berkepentingan bisa tahu menyeluruh soal kasus ini," kata Lukman di Jakarta, Jumat (30/9/2016).

Menurut dia, otoritas Filipina masih mendalami kasus jemaah haji Indonesia yang baru tiba di negara tersebut karena menggunakan paspor negara itu.

"Dari pendalaman, sehingga kemudian bisa tahu titik kelemahan dan upaya yang perlu dilakukan Filipina dalam upaya memperbaiki sistem imigrasinya ke depan," kata Lukman.

Lukman meyakini terdapat beberapa jemaah yang benar-benar tidak tahu dan menjadi korban dalam kasus berangkatnya jemaah Indonesia ke Arab Saudi dengan menggunakan fasilitas imigrasi Filipina.

Para korban tersebut, lanjut Lukman, adalah mereka yang tidak tahu jika perbuatan menggelapkan identitas merupakan sebuah tindakan ilegal.

Kendati begitu, terdapat juga kemungkinan dari unsur jemaah yang bukan sebagai korban dan tahu perbuatan mereka ilegal serta tetap melakukan penggelapan paspor.

Untuk itu, kata dia, pemerintah Indonesia membentuk tim guna turut menyelidiki kasus itu untuk memilah motif jemaah.

Tim terdiri dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian RI.

Lukman belum dapat memastikan kapan jemaah tersebut dapat dipulangkan ke Indonesia karena tergantung proses hukum di Filipina.

(Anom Prihantoro/ant)

Kompas TV Kasus Haji Berpaspor Filipina Jadi Sorotan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com