Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Pemeliharaan Lingkungan di Garut Dipertanyakan

Kompas.com - 28/09/2016, 20:31 WIB
Reni Susanti

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Pengelola Pondok Pesantren Ekologi At-Tharia Garut, Ibang Lukmanurdin, menilai bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Garut tidak transparan. Salah satunya mengenai anggaran ekologi Sungai Cimanuk.

"Pemerintah tidak pernah transparan dalam hal anggaran. Makanya masyarakat sulit untuk memantau penggunaan anggaran ekologi," ujar Ibang, Rabu (28/9/2016).

Ibang menjelaskan, pemerintah pasti menganggarkan dana untuk pemeliharaan lingkungan Cimanuk. Namun, karena tidak transparan, masyarakat tidak tahu besaran maupun penggunaan anggaran tersebut.

"Kami mempertanyakan anggaran yang luar biasa itu," ucapnya.

Menurut dia, selama ini anggaran tersebut digunakan untuk program-program bersifat seremonial. Ketika habis proyek, program pun ditinggalkan.

"APBD Garut tidak berbasis ekologi. Ditambah dengan pemisahan pendidikan dengan ekologi karena ekologi bukan hanya menanam," kata dia.

Belum lagi perusahaan besar yang tidak berizin. Ketika mereka melakukan eksploitasi, pertanyaan kemudian, apakah itu tidak dianggap perusak ekologi. "Hari ini negara dikendalikan pasar dan modal," imbuhnya.

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat Anang Sumarna mengatakan, anggaran untuk Sungai Cimanuk terbagi di banyak instansi. Persoalan hutan, misalnya, ada di Perhutani. Ada pula dana dari pemerintah daerah dan lainnya.

Persoalannya, kata Anang, penanganan lingkungan selama ini hanya berkutat pada penanaman pohon. Yang penting adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana menjaga hutan.

"Kalau hanya menanam, nanti siapa yang merawatnya," ucapnya.

Secara ekonomi, masyarakat pasti berpikir, menanam sayuran dibarengi pohonan keras kurang menguntungkan.

Namun, hal ini harus terus disosialisasikan agar tidak terjadi kerusakan hutan. Untuk mengetahui persoalan di Cimanuk dan seberapa parah, pihaknya akan melakukan investigasi.

"Investigasi ini untuk mencari solusi, bukan menghukum atau menyalahkan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com