Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Wakil Ketua KPK: Semestinya Pemerintah Menyubsidi Penerbit Buku

Kompas.com - 28/09/2016, 20:07 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai keberadaan buku menjadi sangat penting bagi peradaban manusia. Hal ini karena buku merupakan sumber ilmu. Jika dibaca, intelektualitas manusia akan lebih berkembang dari sebelumnya.

Hal itu disampaikan Bambang saat memberikan sambutan dalam acara Indonesia International Book Fair yang diselenggarakan di Assembly Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016).

Menurut dia, maju atau tidaknya peradaban bisa dilihat dari budaya membaca, dari buku-buku keilmuan yang dihasilkan, dan dari sejauh mana substansi ilmu sebuah buku diserap oleh masyarakat di dalamnya.

"Bangsa yang dahsyat muncul dari gerakan sivilisasi di mana peradaban itu diletakkan pada kemampuannya menulis buku dan memperbesar, memperluas orang-orang yang membaca buku," ujar Bambang.

Seperti yang dikatakan sastrawan Pramoedya Ananta Toer, kata Bambang, buku-buku merupakan jendela manusia menatap dunia.

"Kalau engkau ingin mengenal dunia, bacalah buku. Tapi kalau engkau ingin dikenal dunia, tulislah buku," kata Bambang mengutip Pramoedya.

Menurut Bambang, Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan dalam memajukan peradabannya. Sebab, minat membaca masyarakat serta produksi buku-buku yang dihasilkan sangat minim. Meskipun demikian, persoalan itu harus dilihat secara positif. Tantangan tersebut, kata Bambang, harus dijawab.

"Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita semua, termasuk para penerbit buku," kata dia.

Di sisi lain, lanjut dia, pemerintah juga harus berperan aktif.

"Semestinya pemerintah menurunkan harga buku dan memberikan subsidi supaya dana pendidikan yang 20 persen itu sebagian dialokasikan untuk kepentingan penerbit (menerbitkan buku)," kata dia.

Bambang berharap kegiatan serupa Indonesia International Book Fair akan semakin banyak. Sebab, dengan pergelaran acara seperti ini, kesadaran masyarakat terkait pentingnya buku-buku akan tergugah.

"Melalui forum ini, kita ingin mengapitalisasi gerakan literasi untuk antikorupsi dengan cara menulis dan membuat buku," kata dia.

Indonesia Internasional Book Fair diselenggarakan sejak 28 September hingga 2 Oktober 2016. Acara ini sebagai salah satu upaya KPK menyosialisasikan pencegahan korupsi.

KPK bekerja sama dengan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) guna mendorong sejumlah penerbit untuk menerbitkan buku-buku bertema antikorupsi. Puluhan stan penerbit buku yang berasal dari dalam dan luar negeri memamerkan koleksinya untuk dijual.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com