Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidak Kantor Pajak, Jokowi Pantau Program "Tax Amnesty"

Kompas.com - 28/09/2016, 11:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan sidak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016).

Di Kantor Pelayanan Pajak Grogol Petamburan, Jokowi datang sekitar pukul 09.05 WIB. Jokowi didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani berada 15 menit di sana.

Jokowi yang mengenakan kemeja putih berlengan panjang memantau 'help desk' program Amnesti Pajak.

Ia juga sempat mengajak beberapa wajib pajak berbincang. Di sela blusukan itu, ada wajib pajak yang menyampaikan harapan kepada Jokowi.

"Pak Jokowi, diperpanjang dong sebulan," ujar wajib pajak itu.

(baca: Pengusaha Lapor Harta Serempak, Dana "Tax Amnesty" Dekati Rp 2.500 Triliun)

Jokowi kemudian menoleh ke arah suara itu. Ia kemudian mengatakan bahwa seharusnya wajib pajak memanfaatkan betul-betul waktu yang diberikan undang-undang untuk ikut Amnesti Pajak.

"Kok mepet-mepet sih daftarnya?" ujar Jokowi.

Namun, si wajib pajak itu hanya senyum-senyum saja.

Jokowi mengatakan, "Ya, yang penting inisiatif bayar pajak, sudah bagus".

(baca: Sri Mulyani Ingin Dana Repatriasi "Tax Amnesty" Lebih Besar, tetapi...)

Di lokasi kedua, yakni Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pusat, Jokowi datang sekitar pukul 09.45 WIB.

Jokowi juga melakukan hal yang sama, yakni meninjau 'help desk' dan berbincang dengan beberapa wajib pajak.

Diketahui, Rabu ini merupakan dua hari jelang berakhirnya masa Amnesti Pajak termin pertama.

(baca: Darmin Klaim "Tax Amnesty" Jadi Penyebab Rupiah Menguat hingga Rp 12.000)

Dalam termin pertama, uang tebusan deklarasi harta, yakni 4 persen. Untuk uang tebusan repatriasi, yakni 2 persen.

Sementara, untuk termin kedua, antara Oktober-Desember 2016, uang tebusan deklarasi harta, yakni 6 persen. Untuk uang tebusan repatriasi, yakni 3 persen.

Adapun, pada termin ketiga, Januari-Maret 2017, uang tebusan deklarasi, yakni 10 persen. Uang tebusan repatriasi, yakni 5 persen.

Kompas TV Para Pengusaha Ikuti Program Tax Amnesty
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com