Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/09/2016, 11:09 WIB

Konsultan politik berperan penting dalam pemilihan kepala daerah. Selain membantu memenangkan calon kepala/wakil kepala daerah, hasil kerja mereka juga jadi parameter partai politik saat menentukan calon yang akan diusung di pilkada.

Biaya tinggi untuk bayar mereka, tak jadi kendala demi kemenangan.

Partai Nasdem merupakan salah satu partai yang menilai penting peran konsultan politik.

Setiap pemilihan kepala daerah (pilkada), Nasdem mengharuskan bakal calon kepala/wakil kepala daerah yang hendak diusung, menyertakan hasil survei tingkat elektabilitas dirinya bersama pasangannya.

Hasil survei ini harus dikeluarkan oleh konsultan politik yang direkomendasikan partai.

Hasil survei itu menjadi parameter utama dalam menentukan calon kepala/wakil kepala daerah yang akan diusung di suatu daerah.

Semakin tinggi elektabilitas calon, kian tinggi pula peluangnya diusung Nasdem.

Strategi ini, menurut Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Nining Indra Saleh, Senin (26/9), di Jakarta, terlihat hasilnya pada pilkada serentak tahun 2015.

Dari 269 daerah yang menggelar pilkada pada tahun itu, Nasdem berhasil menang di 138 daerah.

Bakal calon harus mengeluarkan uang sendiri untuk menggunakan jasa tersebut. Menurut Nining, hal itu sekaligus untuk menunjukkan keseriusan calon mengikuti pilkada.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menuturkan, partainya juga membebankan biaya survei kepada calon.

Bedanya, untuk survei pra penetapan calon oleh partai, PPP membiayai dulu survei. Setelah PPP menetapkan calon yang akan diusung, calon itu wajib mengembalikan uang survei ke partai.

"Partai punya uang dari mana kalau harus membiayai survei?" ujarnya.

Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai mengatakan kas partai digunakan untuk membiayai survei.

Namun, survei tidak untuk semua daerah. Papua, misalnya, dikecualikan karena kondisi geografi yang berat sehingga menyulitkan survei.

Ratusan juta

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, survei elektabilitas calon membutuhkan biaya hingga ratusan juta rupiah.

Biaya survei dengan 400 responden, antara Rp 110 juta hingga 150 juta. Tarif survei dengan 800 responden, Rp 200 juta-Rp 250 juta.

Tinggi-rendahnya biaya ini bergantung pada tingkat kesulitan di daerah untuk survei.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com