Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan Panglima TNI soal Mata-mata Abu Sayyaf Dinilai Resahkan Publik

Kompas.com - 26/09/2016, 14:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Institute for Security and Strategic (ISESS) Khairul Fahmi mempertanyakan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal adanya mata-mata Abu Sayyaf di Indonesia.

Menurut dia, pernyataan Panglima TNI harus diperkuat fakta pendukung.

"Apa fakta pendukungnya? Atau apa perlunya informasi itu dibuka kepada publik?" ujar Khairul melalui pesan singkat, Senin (26/9/2016).

Ia menilai, pernyataan itu juga tidak ditindaklanjuti oleh sebuah tindakan seperti pengejaran atau minimal penelusuran.

Pada akhirnya, menurut Khairul, pernyataan itu menyisakan keresahan di publik. Bahkan, ada kesan bahwa Panglima hanya mencari kambing hitam atas kegagalan memberikan rasa aman di wilayah perairan Indonesia.

Oleh sebab itu, Khairul mendesak agar Panglima TNI membuktikan pernyataannya itu.

"Tunjuk hidung. Karena tentu saja kalau itu benar, tidak boleh dibiarkan dan hanya mengeluh ke kiri ke kanan," ujar Khairul.

Di sisi lain, ia meyakini Abu Sayyaf bukan kelompok yang mempunyai kemampuan menempatkan mata-mata atau menggalang aset di Indonesia untuk menyuplai informasi.

"Bahkan, tampaknya kemungkinan adanya oknum yang menjual informasi untuk sekadar cari untung justru lebih besar daripada ada mata-mata yang memang bekerja untuk Abu Sayyaf," ujar dia.

Jika memang hal seperti itu terjadi, Khairul mengatakan, teroris sesungguhnya adalah oknum tersebut.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa kelompok Abu Sayyaf kemungkinan memiliki mata-mata di Indonesia. Hal itu diungkapkannya karena mereka selalu mengetahui aktivitas kapal asal Indonesia di Perairan Sulu.

"Ya logika berpikirnya saja, bagaimana dia (Abu Sayyaf) bisa tahu. Berarti kan ada yang informasi, kan itu saja," ujar Gatot.

Kompas TV WNI Asal Bulukumba Dibebaskan Kelompok Abu Sayyaf
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com