Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim Minta Anggota Kepolisian Ikut Serta dalam Program "Tax Amnesty"

Kompas.com - 26/09/2016, 13:01 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menegaskan pentingnya program pengampunan pajak (tax amnesty) untuk meningkatkan perekonomian negara. Tak hanya kepada sipil, Ari pun mengimbau anggota kepolisian ikut serta dalam program tersebut.

Hal tersebut bukti dukungan Polri terhadap optimisme pemerintah menggerakkan perekonomian Indonesia ke arah positif.

"Wujud konkretnya yaitu pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty) di lingkungan Polri," ujar Ari melalui siaran persnya, Senin (26/9/2016).

Ari mengatakan, pelaksanaan pengampunan pajak oleh Polri tak hanya mencakup lingkungan Mabes Polri. Seluruh anggota Polri di seluruh wilayah Indonesia juga wajib mengikuti program pemerintah ini.

Menurut Ari, anggota Polri yang mengikuti pengampunan pajak tak hanya sekadar membayar kewajiban pada negara.

(Baca: Peminat Membeludak, Pelaporan Harta "Tax Amnesty" Tembus Rp 1.770 Triliun)

“Tapi justru ada yang jauh lebih penting dari angka-angka yaitu dengan kepatuhan Polri yang inisiasinya oleh Bareskrim ini, mampu menimbulkan kepercayaan sekaligus juga kesadaran dari masyarakat terhadap pemerintah," kata Ari.

"Caranya dengan menunjukkan langsung kepada masyarakat bahwa kita juga mematuhi program tersebut," lanjut dia.

Berdasarkan data, kata Ari, program pengampunan pajak telah mendapat tanggapan positif dari para pelaku perekonomian. Hingga September 2016, aset deklarasi yang sudah diterima oleh pemerintah telah menyentuh angka Rp 1.029 triliun.

Selain itu, indeks harga saham gabungan dan kekuatan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat justru menguat. Hal tersebut merupakan sinyal positif bahwa perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui kredibilitas ekonomi Indonesia bisa terwujud.

(Baca: Lebih dari 90 Persen Uang Tebusan "Tax Amnesty" Masuk di Bulan September)

“Pengampunan pajak hadir untuk mengembalikan modal kekuatan ekonomi nasional dengan dibiayai oleh kita sendiri," kata Ari.

Dengan adanya kekuatan ekonomi baru maka akan muncul investasi yang menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, kata Ari, nantinya ada daya beli yang akan memunculkan permintaan-permintaan barang dan jasa yang baru.

"Artinya, ekonomi semua bergulir lagi dan dampaknya ke depan ekonomi kita akan lebih maju dari negara-negara di Asia," kata Ari.

Kompas TV Inilah Konglomerat yang Ajukan Amnesti Pajak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com