Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Megawati, Adhyaksa Dault dkk Minta UU Pramuka Direvisi

Kompas.com - 25/09/2016, 16:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Delegasi Gerakan Pramuka menemui Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di kediamannya, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Minggu (25/9/2016). Banyak hal yang disampaikan oleh delegasi Pramuka dalam pertemuan tertutup selama sekitar dua jam.

Salah satunya adalah untuk merevisi Undang-undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

"Kami sampaikan semua keluh kesah, termasuk untuk merevisi UU Pramuka," kata Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault usai pertemuan.

Adhyaksa mengatakan, pihaknya ingin agar UU Pramuka kembali ke roh awalnya sesuai keputusan presiden Soekarno dulu. Salah satu poin yang krusial untuk direvisi, lanjut dia, adalah terkait bantuan dana dari pemerintah.

UU yang ada saat ini hanya mengatur bahwa pemerintah dapat membantu gerakan Pramuka. Dengan aturan itu, maka tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggarannya untuk membantu gerakan Pramuka. Akibatnya, banyak gerakan Pramuka di daerah yang kesulitan dana karena pemerintah daerah setempat tidak mengeluarkan bantuan dana.

"Di daerah itu, Kwarda dan Kwarcab, akhirnya kalau pemdanya mau bantu ya bantu, kalau tidak ya tidak, akhirnya tidak ada kewajiban. Ini keluhan teman-teman daerah," ucap Adhyaksa.

Menurut Adhyaksa, Megawati sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan mengerahkan anggota fraksinya di DPR untuk menginisiasi revisi UU Pramuka.

Sementara itu, Megawati usai pertemuan tidak berkomentar banyak. Ia hanya menceritakan bahwa pertemuan ini bermula saat ia mendapat penghargaan Satya Lencana Tunas Kencana dari gerakan Pramuka.

Saat pemberian penghargaan itu, ada permintaan agar gerakan Pramuka dari 34 provinsi bisa berbincang lebih jauh dengan Megawati.

"Saya tentu saja membuka diri berdikusi mengenai bangsa," kata Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Pelat TNI Palsu: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Pelat TNI Palsu: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Nasional
Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri

Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Nasional
Soroti Kasus 'Ferienjob', Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Soroti Kasus "Ferienjob", Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Nasional
Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Densus 88 Tangkap 7 Terduga Teroris Jaringan Jamaah Islamiyah di Sulawesi Tengah

Densus 88 Tangkap 7 Terduga Teroris Jaringan Jamaah Islamiyah di Sulawesi Tengah

Nasional
Mantan PM Inggris Tony Blair Temui Jokowi di Istana

Mantan PM Inggris Tony Blair Temui Jokowi di Istana

Nasional
Pendukung Akan Aksi di MK, TKN: Turun ke Jalan Bukan Gaya Prabowo Banget, tetapi Keadaan Memaksa

Pendukung Akan Aksi di MK, TKN: Turun ke Jalan Bukan Gaya Prabowo Banget, tetapi Keadaan Memaksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com