Indonesia Bergabung dalam UN70 Initiative

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan bahwa Indonesia bergabung dalam UN70 Initiative.

Hal ini disampaikan Retno setelah menghadiri pertemuan tingkat menteri Negara Mitra UN70, seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri, Jumat (23/9/2016).

UN70 merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh Menlu Norwegia, Borge Brende pada Februari 2015.

Inisiatif tersebut bertujuan untuk mengevaluasi berbagai capaian PBB selama 70 tahun terakhir, sejumlah tantangan yang dihadapi oleh PBB saat ini, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong kerja PBB yang lebih efektif.

Keikutsertaan Indonesia pada UN70 konsisten dengan komitmen diplomasi multilateral yang kuat terkait pemajuan agenda reformasi PBB, yang dipandang selalu mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, efektivitas, inklusivitas dan akuntabilitas.

"Indonesia bersama dengan Kolombia, Ethiopia, Ghana, Yordania, Meksiko dan Uruguay bergabung dengan Norwegia untuk menyusun rekomendasi yang dinamakan UN70 Intiative, untuk disampaikan ke sekjen PBB yang baru," kata Menlu Retno Marsudi.

Pernyataan tersebut juga dia sampaikan dalam pertemuan negara-negara Mitra UN70, yang dilaksanakan di sela-sela Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum PBB ke-71 di New York, Amerika Serikat pada 22 September 2016.

Dalam pertemuan itu, Retno menyampaikan bahwa PBB telah melakukan banyak hal dalam menjaga keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan dunia. Namun, masih banyak hal yang harus dilakukan oleh PBB ke depan.

"Untuk itu, di abad ke-21 kita membutuhkan PBB yang lebih transparan, efektif, inklusif, akuntabel dan efisien," ujar dia.

Selanjutnya, Menlu RI bersama dengan mitranya yang tergabung dalam UN70 akan menyampaikan lima rekomendasi kepada Sekjen PBB yang akan datang.

Kelima rekomendasi untuk Sekjen PBB tersebut, pertama adalah melaksanakan kepemimpinan yang kuat dan berimbang, serta menunjukkan kemandirian, akuntabilitas, dan integritas sebagai seorang manajer.

Kedua, menempatkan pencegahan konflik sebagai agenda utama PBB di bidang perdamaian dan keamanan.

Ketiga, mendorong implementasi Agenda 2030, Agenda Aksi Addis Ababa, dan Perjanjian Iklim Paris melalui advokasi, dukungan PBB yang terkoordinasi baik, dan kemitraan yang lebih dalam.

Keempat, mengadopsi pendekatan baru untuk merespon secara efektif kebutuhan kemanusiaan, sambil memperkuat pencegahan, perlindungan, dan ketahanan.

Kelima, mengadvokasi rasa hormat terhadap hak asasi manusia bagi semua orang dan mengurangi celah implementasi.

Dalam upaya untuk mendapat dukungan dan masukan serta pemikiran negara anggota PBB lainnya terhadap rekomendasi UN70, Menlu RI menyampaikan pentingnya untuk UN70 melakukan outreach atau langkah yang jauh ke depan.

"Kita perlu meningkatkan visibilitas atas langkah UN70 melalui outreach, yang dapat dilakukan melalui berbagai format pertemuan outreach kepada negara anggota PBB dan media," tutur Menlu Retno.

(Yuni Arisandy/ant)