JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mendatangi kantor Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan keamanan, Jumat (23/9/2016).
Saat bertemu Menko Polhukam Wiranto, Dahnil meminta pemerintah siapkan antisipasi mengenai ancaman terhadap keberagaman Indonesia.
Ancaman terhadap keberagaman semakin terlihat, terlebih menjelang pilkada serentak 2017 yang digelar di 101 daerah.
"Itu penting. Apalagi ini jelang pilkada serentak. Upaya-upaya mempolitisasi keragaman itu bagi kami tidak sehat," kata Dahnil di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (23/9/2016).
Penggunaan isu suku, agama, ras, antar golongan (SARA) menjadi marak dalam pemilu sebelumnya, sebagai bentuk kampanye hitam.
Dahnil menuturkan, kedatangannya merupakan upaya untuk mengingatkan pemerintah melalui Kemenko Polhukam agar lebih aktif melakukan komunikasi kepada publik.
Menurut Dahnil, kelompok masyarakat seperti Muhammadiyah dan kelompok agama lain dapat dilibatkan dalam upaya menyampaikan pesan keragaman Indonesia.
"Modal dasar negara kita adalah keragaman itu. Jangan sampai kemudian karena politik, kepentingan jangka pendek, lalu modal dasar kita dirusak," ujar Dahnil.
Pilkada serentak di 101 daerah kini memasuki masa akhir pendaftaran. Untuk masa kampanye calon, KPU memilih tanggal 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.
Empat hari berselang, 15 Februari 2017, masyarakat di 101 daerah akan menentukan pilihan calon pemimpin mereka untuk lima tahun ke depan.