Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Waiting List" hingga 18 Tahun, Ini Perbandingan Kuota Haji Indonesia dengan Jumlah Pendaftarnya

Kompas.com - 22/09/2016, 19:11 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Subdit Pembinaan Umrah Kementerian Agama M Arfi Hatim mengakui, warga negara Indonesia butuh penantian yang panjang untuk bisa menunaikan ibadah haji.

Kuota haji Indonesia sangat terbatas, sedangkan jumlah pendaftarnya melebihi kuota.

Arfi mengatakan, Indonesia mendapatkan kuota 168.800 jemaah haji setiap tahunnya. Angka ini ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi dengan perhitungan tertentu.

"Sementara itu, tahun ini hingga September 2016 sebanyak 3.091.982 calon jemaah haji yang sudah mendaftar," ujar Arfi dalam diskusi di Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Arfi mengatakan, setiap harinya selalu ada calon jemaah haji yang mendaftar. Mereka harus menanti giliran hingga 18 tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci.

Kuota untuk Indonesia dan negara lainnya saat ini berkurang karena adanya renovasi Masjidil Haram.

Sebelum renovasi, Indonesia mendapatkan kuota sebesar 211.000 orang.

"Kami harap tahun depan kembali ke kuota asal," kata Arfi.

Untuk memangkas daftar tunggu itu, Kementerian Agama melakukan sejumlah langkah agar setiap warga Indonesia terpenuhi haknya untuk beribadah haji.

Pertama, tiga tahun terakhir ada larangan talangan haji. Kemudian, pembatasan berhaji bagi WNI yang sudah pernah menunaikannya.

Ia memastikan, pada musim haji tahun ini, 99 persen jemaah yang berangkat belum pernah berhaji.

"Bagi masyarakat yang sudah haji, baru bisa daftar lagi 10 tahun kemudian. Ini solusi Kemenag untuk menekan waiting list," kata Arfi.

Minimnya kuota untuk Indonesia ini menjadi celah bagi oknum untuk melakukan kejahatan.

Hal itu seperti yang terjadi pada 177 calon jemaah haji yang sempat ditahan di Filipina karena memanfaatkan kuota haji di negara tersebut.

Mereka dibuatkan paspor Filipina dengan identitas palsu.

"Di Malaysia saja kuotanya cuma 23.000, waiting list-nya sampai 70 tahun. Yang tersisa Filipina, makanya dimanfaatkan oknum travel," kata Arfi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com