Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Perselingkuhan Demokrasi Lahirkan Kesenjangan

Kompas.com - 22/09/2016, 13:56 WIB
advertorial

Penulis

18 tahun sudah Indonesia menjalankan sistem demokrasi terbuka. Sistem ini membawa kemajuan, sekaligus penyimpangan. Kemajuan terlihat pada adanya otonomi daerah dan kebebasan berpendapat. Namun, tak bisa dipungkiri masih ada penyimpangan dalam perjalanan sistem demokrasi di Indonesia.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, saat ini terjadi perselingkuhan demokrasi. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi dan sosial di negeri ini.

"Terjadi perselingkuhan demokrasi yang melahirkan kesenjangan. Karena saat ini ada demokrasi kerja sama dengan pemilik modal. Mentalnya ingin cepat jadi bupati, cepat kaya. Akhirnya kini menjadi demokrasi uang yang semakin mahal," tutur Zulkifli saat berorasi di perayaan Dies Natalis ke-51 Universitas Lampung, Bandar Lampung, Kamis (22/9/2016).

Seharusnya, kata Zulkifli, demokrasi bersifat inklusif. Sayangnya, yang terjadi malah demokrasi semu. Ada pertalian erat antara demokrasi dan pemilik modal.

"Demokrasi uang, harganya sangat mahal. Kedaulatan di tangan rakyat hanya dinilai dengan harga yang murah," ujar Zulkifli.

Demokrasi semestinya melahirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Tapi sekarang demokrasi menghasilkan 300 kepala daerah masuk penjara. 18 tahun ini juga kesenjangan semakin jauh. 1 persen orang kaya menguasai 50 persen uang di negeri ini. 2 persen orang menguasai 97 persen lahan," kata Zulkifli.

Menurut ia, kesenjangan menjadi ancaman nyata untuk negeri ini. Ia menilai cara mengembalikan demokrasi ke jalan yang lurus ialah dengan menjiwai nilai-nilai dasar kebangsaan.

"Kesenjangan akan menimbulkan instabilitas. Kita harus kembali ke nilai-nilai dan jati diri keindonesiaan kita," katanya.

Zulkifli menyatakan, MPR telah berupaya mempertahankan demokrasi yang sesungguhnya dengan menawarkan haluan negara bersifat ideologis dan filosofis.

"Sehingga nantinya demokrasi tidak menyimpang," ujar ia.

Namun, seperti apa bentuk haluan negara itu, Zulkifli mengaku itu masih didiskusikan hingga saat ini. (LM)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik Ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik Ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com