JAKARTA, KOMPAS.com -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengikuti pertemuan tingkat menteri Independent Commission on Multilateralism (ICM) di New York, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut digelar di sela pertemuan tingkat tinggi Sidang Majelis ke-71 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam sesi pidato, Menlu Retno menekankan pentingnya kerja sama internasional di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di setiap negara, baik di negara kawasan atau pada luar kawasan.
"Tidak ada satu negara manapun yang dapat mengatasi tantangan abad ke-21 tanpa kerja sama internasional," ujar Retno sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Kementerian Luar Negeri, Kamis (22/9/2016).
Sejumlah tantangan global yang dimaksud itu yakni konflik bersenjata, tindakan terorisme, krisis kemanusiaan hingga persoalan ekonomi.
Retno mengatakan bahwa setiap negara juga harus mengedepankan prinsip demokrasi di dalam menjalankan hubungan kerja sama internasional. Prinsip demokrasi bukan hanya berlaku di tingkat nasional saja, melainkan juga berlaku dalam mejalankan hubungan dan kerja sama di tingkat internasional.
Retno juga menyoroti kebijakan hasik kerja sama internasional yang dianggapnya kurang efektif pelaksanaannya. Seringkali terjadi kesenjangan antara pembahasan di tingkatan pengambil keputusan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.
"Kita harus mengambil langkah, mengurangi kesenjangan yang sering terjadi antara apa yang disampaikan dalam ruangan pertemuan dengn apa yang diimplementasi di lapangan," tegas Retno.
Retno sekaligus memaparkan posisi Indonesia dalam konteks mendorong kerja sama antara negara kawasan atau di luar itu. Indonesia berkomitmen terus bermitra dengan berbagai negara, khususnya dalam kerangka kerja sama PBB dalam memajukan perdamaian dan keamanan serta pembangunan internasional.
"Komitmen dan kontribusi aktif Indonesia tercermin tidak saja dari partisipasi pada misi pemeliharaan perdamaian PBB, namun juga dalam berbagai agenda pembangunan, perdamaian serta mediasi, baik di PBB atau di tingkat kawasan," ujar Retno.
Dalam pertemuan itu, ICM melaporkan bahwa konflik di dunia telah meningkat tiga kali lipat sejak 2007. Lebih dari 60 juta orang terpaksa mengungsi akibat konflik, kekerasan, aksi terorisme, bencana alam dan kemanusiaan serta kemiskinan.
Diketahui, ICM digagas dari International Peace Institute (IPI) dan Sekjen PBB yang dibentuk pada bulan September 2014. ICM bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kemampuan sistem multilateral.
ICM didukung oleh Pemerintah Kanada, Norwegia dan UEA, serta diketuai oleh mantan PM Australia, Kevin Rudd. Menlu RI merupakan bagian dalam Ministerial Board ICM.