Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lima Nama Baru Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Kompas.com - 21/09/2016, 17:29 WIB
Kompas TV Pro Kontra Gelar Pahlawan Nasional Kepada Soeharto

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima nama baru diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2016.

"Nama-nama sudah kami usulkan ke Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Ada lima usulan nama baru dan tiga usulan tahun sebelumnya," kata Dirjen Perlindungan Sosial Kementerian Sosial Hartono Laras di Jakarta, Rabu (21/6/2016).

Selain itu, ada juga nama yang diminta konfirmasi kembali kepada dewan atas usulan yang pernah disampaikan dan diendapkan.

(Baca: Kapolri Pertama, RS Soekanto, Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional)

"Untuk anugerah gelar Pahlawan Nasional kita tunggu saja keputusan presiden," tambah Hartono yang enggan merinci lebih lanjut Nama-nama yang diusulkan tersebut.

Hingga saat ini pemerintah telah menganugerahkan 168 gelar Pahlawan Nasional bagi mereka yang dianggap telah berjuang dan berjasa kepada bangsa dan negara.

Setiap tahun usulan nama pahlawan diserahkan dari tim di daerah dan dibahas serta diseminarkan. Lalu di bawa ke tingkat pusat dan dibahas kembali dan disidangkan oleh Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan setelah itu baru ditetapkan oleh keputusan presiden.

(Baca: Pengajuan Pahlawan Nasional, Nama Gus Dur dan Soeharto Masih Diendapkan Dewan Gelar)

Untuk mensosialisasikan nilai-nilai kepahlawanan, Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyampaikan peringatan Hari Pahlawan ke sekolah-sekolah.

"Kami aktif ke sekolah dan kami juga undang sekolah berprestasi ke tempat-tempat yang mengandung nilai kepahlawanan, misalnya museum TNI TMP Kalibata juga tempat-tempat yang punya sifat heroik. Kami juga akan mengeluarkan imbauan ke kepala daerah dan SKPD untuk turun ke sekolah masing-masing," ujar Hartono. (Desi Purnamawati/Antara)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com