Jokowi Beri Sinyal Batalkan Pembentukan Badan Siber Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberi sinyal membatalkan pembentukan Badan Siber Nasional. Hal itu terungkap dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Selasa (20/9/2016) siang.

"Tidak perlu membentuk lembaga baru, mulai dari nol," ujar Jokowi.

Namun di sisi lain, Jokowi mengaku bahwa tingkat serangan siber di Indonesia sangat tinggi.

Laporan yang ia terima, pada 2013, Indonesia menjadi negara yang paling banyak mendapat serangan siber kedua.

Pada tahun-tahun berikutnya, serangan ini meningkat. Tahun lalu misalnya, peningkatan serangan siber mencapai 389 persen. Rata-rata, serangan terjadi pada sektor bisnis electronic commerce.

Demi menangkal serangan itu, Presiden akan mengoptimalkan unit-unit milik kementerian dan lembaga yang mempunyai fungsi dan aset tindak pidana siber yang sudah ada.

(Baca: Antisipasi Ancaman di Dunia Maya, Pemerintah Segera Bentuk Badan Siber Nasional)

"Kita bisa manfaatkan, bisa kembangkan, bisa konsolidasikan dengan unit-unit di bawah kementerian atau lembaga yang mempunyai fungsi keamanan siber," ujar Jokowi.

Hadir dalam rapat terbatas itu, antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Jaksa Agung M. Prasetyo, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Pemerintah sempat mewacanakan membentuk Badan Siber Nasional, yakni pada Januari 2015 lalu. Namun, saat itu pembentukan badan tersebut masih dalam pengkajian.