Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengaku Kader Partai, Kaspudin Datangi Rumah Mega dan Minta PDI-P Tak Usung Ahok

Kompas.com - 20/09/2016, 16:17 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Gerakan Penyelamatan Masyarakat Jakarta yang mengaku sebagai kader PDI Perjuangan, Kaspudin Nor, mendatangi kediaman Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016).

Kaspudin menyatakan menolak jika PDI-P mencalonkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pilgub DKI 2017.

"Saya berharap partai yang memegang suara terbanyak tidak mengusung Ahok," ujar Kaspudin.

Ia menjelaskan, Gerakan Penyelamatan Masyarakat Jakarta menolak Ahok karena dinilainya arogan, temperamental, dan tidak pro kepada masyarakat kecil.

Kaspudin berharap PDI-P mengusung kader partai yang terbaik.

Dia pun membagikan surat penolakan dari Gerakan Penyelamatan Masyarakat Jakarta yang rencananya akan diserahkan kepada Megawati.

Dalam lampiran surat tersebut tercantum nama calon gubernur yang sudah mendaftar dan mengikuti proses penjaringan PDI-P sebagai kader-kader terbaik partai.

Nama Kaspudin Nor berada urutan nomor satu disusul nama-nama seperti Tri Risma Harini, Ganjar Pranowo, Boy Sadikin, Bambang DH, Gembong Warsono, Riza Villano, Jarot Saefulloh dan Gusjoy Setiawan.

"Menurut Gerakan Penyelamat Jakarta saya kader terbaik. Sekali lagi saya tegaskan PDI-P harus memilih kader-kader yang terbaik," ujar Kaspudin.

Kompas TV 4 Nama Berpotensi Jadi Lawan Berat Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com