Jokowi "Sentil" Birokrasi Indonesia Terlalu Sibuk Urusi SPJ

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo "menyentil'"sektor birokrasi di Indonesia. Menurut Jokowi, birokrasi di Indonesia terlalu banyak mengurus SPJ alias Surat Pertanggungjawaban.

"Mohon maaf. Saya melihat sekarang ini hampir 70 persen mungkin 67 persen birokrasi kita setiap hari ngurusnya SPJ," ujar Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2016 di Istana Negara, Selasa (20/9/2016).

"Kalau lembur sampai malam saya tanya ngurus apa ini? Jawabannya, SPJ Pak. Maaf, kalau orientasi kita ke situ terus, menurut saya keliru," lanjut dia.

Jokowi menyebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian merupakan kementerian yang dinilai paling parah untuk urusan SPJ.

"Mohon maaf, PU harusnya konsentrasi 80 persen ngontrol jalan, ngontrol irigasi rusak, cek jalan berlubang seperti apa. Tapi lihat sekarang. Di Pertanian juga. Dulu, setiap pagi itu ada di sawah, bercengkerama dengan petani, membimbing petani. Sekarang semuanya duduk manis di meja ruangan ber-AC ngurusi SPJ," ujar Jokowi.

Bahkan, hal itu menghinggapi sektor pendidikan. Guru-guru di sekolah, kata Jokowi, juga sibuk mengurusi SPJ. Jokowi menegaskan, pola kerja semacam itu harus diubah.

Sektor birokrasi harus berbenah. Caranya adalah dengan merubah sistem kerja dalam membuat laporan pertanggungjawaban yang cepat, mudah dibaca dan mudah diferivikasi.

"Menurut saya mulai kita pikirkan bagaimana menyiapkan laporan yang simpel tetapi orientasinya hasil, gampang dicek gampang dikontrol, gampang diperiksa. Bukan laporan yang tebal. Energi kita jangan habis di SPJ," ujar Jokowi.

Dalam acara itu, hadir seluruh gubernur se-Indonesia. Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tampak tidak hadir dalam acara. Wakil Gubernurnya Djarot Saiful Hidayat juga tidak nampak di acara itu.