JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menggelar sidang paripurna luar biasa, Selasa (20/9/2016) pukul 09.00 WIB. Salah satu agenda sidang adalah proses pergantian Ketua DPD.
Keputusan pencopotan Irman Gusman sebagai Ketua DPD telah diambil rapat pleno Badan Kehormatan yang diselenggarakan, Senin (19/9/2016) malam. Rapat pleno BK DPD yang dipimpin Ketua BK DPD AM Fatwa resmi memberhentikan Irman dari jabatannya.
"Besok jam 9 pagi. Diawali laporan (alat kelengkapan dewan) dulu, baru laporan BK terakhir," kata Wakil Ketua DPD GKR Hemas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
(Baca: Badan Kehormatan DPD Resmi Berhentikan Irman Gusman dari Jabatan Ketua DPD)
Adapun keputusan BK DPD dikeluarkan setelah mendengar pandangan dua ahli hukum tata negara, yakni Refly Harun dan Zain Badjeber, serta Sekretaris Jenderal DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto.
Sebagaimana diatur dalam tata tertib DPD, ketua diberhentikan bila berstatus tersangka perkara pidana. Sementara itu, untuk status Irman sebagai anggota DPD sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, masih harus menunggu putusan hukum tetap.
Irman ditangkap KPK di rumah dinasnya di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan, Sabtu (17/9/2016) dini hari. Dia diduga menjanjikan kuota gula impor kepada pengusaha.
-
![]()
Status Irman Gusman Akan Ditentukan pada Rapat Paripurna DPD
-
![]()
Kasus Irman Gusman Seharusnya Tak Dihubungkan dengan Wacana Penguatan Wewenang DPD
-
![]()
Ketua DPR Tetap Dukung Usulan Penguatan DPD
-
![]()
"DPD Bisa Diperkuat, tetapi Tidak seperti DPR"
-
![]()
"Wacana Penguatan DPD Hancur Lebur karena Ketuanya Ditangkap KPK"
-
![]()
Pakar: Sidang Etik Ketua DPD Bisa Dilakukan Sebelum Sanksi Pidana Dijatuhkan
-
![]()
Bahas Pemberhentian Irman Gusman, Ahli dan BK DPD Sempat Berdebat soal Surat KPK
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
