Rachmawati: KPK Sigap Tangkap Ketua DPD, Kok BLBI Dibiarkan - Kompas.com

Rachmawati: KPK Sigap Tangkap Ketua DPD, Kok BLBI Dibiarkan

Lutfy Mairizal Putra
Kompas.com - 18/09/2016, 02:05 WIB
Lutfy Mairizal Putra Sejumlah toko berdiskusi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Hadir diantaranya Rachmawati Soekarnoputri, Lily Chodidjah Wahid, Syarwan Hamid, Fuad Bawazier.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri, mengaku heran atas operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Atas penangkapan itu, KPK menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman sebagai tersangka atas dugaan suap terkait pengurusan kuota gula impor.

"Saya heran KPK dengan sigap tangkap ketua DPD, tapi yang namanya korupsi sistemik BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) kok dibiarkan," kata Rachma di Jakarta, Sabtu (17/9/2016).

Menurut Rachma, korupsi BLBI secara akumulatif merugikan negara hingga Rp 700 triliun. Setiap tahun, lanjut dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Indonesia tersedot hingga Rp 60 triliun untuk membayar bunga obligasi rekap BLBI.

"Ini yang pelaku tax amnesty, ex-BLBI semua ini. Mereka mengemplang pajak tapi dikasih pengampunan. Sedangkan rakyat kecil dikejar-kejar ikut tax amnesty. Hukum ini ke mana," ucap Rachma.

Di kediamannya, Rachma dan sejumlah tokoh berbincang membahas berbagai masalah yang terjadi selama hampir dua tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Masalah itu dianggap terbentang dari ekonomi, politik, hingga hukum. Adapun tokoh yang hadir antara lain Amien Rais, Lily Wahid, Fuad Bawazier, dan Syarwan Hamid.

Pada 25 Juni lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak memiliki kewenangan menutup kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang menelan kerugian negara senilai Rp 138,7 triliun.

(Baca: KPK Pastikan Pengusutan Kasus BLBI Jalan Terus)

"KPK tidak memiliki kewenangan menutupnya. Ini soal efisien," tegas Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Saut memastikan kasus yang disinyalir merugikan keuangan negara ratusan triliun rupiah pada era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri ini terus berjalan.

PenulisLutfy Mairizal Putra
EditorBayu Galih
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM