Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei CSIS: Kalahkan Ahok dan Prabowo, Jokowi Tokoh Politik Terkuat Saat Ini

Kompas.com - 13/09/2016, 22:24 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Joko Widodo akan menjadi tokoh dengan tingkat elektabilitas tertinggi jika Pemilu Presiden dilakukan saat ini. Hal tersebut terungkap dalam survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte mengatakan Jokowi mengalami kenaikan elektabilitas paling tinggi dibanding tokoh lainnya, yaitu 41,9 persen pada Agustus 2016.

Angka itu meningkat dibandingkan Oktober 2015, naik 5,8 persen dari 36,1 persen.

"Jokowi figur yang paling kuat di Indonesia," kata Philips di kantor CSIS, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Selain Jokowi, kenaikan elektabilitas juga dialami oleh Ridwan Kamil dari 3,6 persen menjadi 5,5 persen.

Selain itu, Susilo Bambang Yudhoyono naik dari 4,8 persen menjadi 5,6 persen.

Philips menyebutkan, Prabowo yang dulu bersaing dengan Jokowi, kini kehilangan 3,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari 28 persen, elektabilitas Prabowo turun menjadi 24,3 persen.

Basuki Tjahaja Purnama juga mengalami penurunan elektabilitas sebesar 0,9 persen menjadi 4 persen.

(Baca: Survei CSIS: Usung Jokowi Jadi Capres 2019, PDI-P dan Golkar Raup Suara)

Menurut Philips, sebagian besar nama yang muncul memiliki pengalaman memegang kewenangan di eksekutif, baik sebagai pemerintah pusat maupun sebagai kepala daerah.

"Tren Indonesia akan mengarah ke sana. Capres akan lahir dari orang berpengalamn di bidang eksekutif, sebagai menteri atau kepala daerah. Ini menggantikan zaman dulu bahwa ya pimpinan jenderal, ketua partai yang belum tentu punya pengalaman eksekutif," ucap Philips.

Philips menilai saat ini masyarakat Indonesia melihat visi misi dari calon Presiden. Selain itu, juga melihat pengalaman dalam memegang kekuasaan di pemerintah.

Survei CSIS dilakukan dengan sampel 1.000 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Secara acak warga yang dipilih telah miliki hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas.

Penarikan sampel sepenuhnya secara acak dengan mengunakan metode penarikan secara multi-stage random sampling. Penarikan sampel mempertimbangkan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap provinsi dan memperhatikan karakter wilayah perkotaan dan pedesaan.

Pengumpulan data dilakukan pada 8-15 Agustus 2016 melalui wawancara tatap muka mengunakan kuesioner terstruktur. Hasil survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin errro 3,1 persen.

Quality control terhadap hasil wawancara dipilih secara random sebesar 20 persen dari total sampel.

Kompas TV Golkar Dukung Jokowi Maju Pilpres 2019? -Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com