Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei CSIS: PDI-P Miliki Tingkat Elektabilitas Partai Tertinggi

Kompas.com - 13/09/2016, 19:28 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan menjadi partai dengan tingkat elektabilitas tertinggi jika pemilu dilakukan saat ini. Hal tersebut terungkap dalam survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Survei dilakukan pada 8-15 Agustus 2016 dengan menggunakan 1000 responden yang tersebar di 34 provinsi.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips J Vermonte mengatakan tingkat elektabilitas partai tertinggi dipegang oleh PDI-P sebesar 34,6 persen. Angka ini naik dibandingkan pada Oktober 2015 sebesar 32 persen.

"Kenaikan tertinggi ada di Golkar. Elektabilitas naik 2,7 persen menjadi 14,1 persen dari 11.4 persen," kata Philips di kantor CSIS, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Philips menuturkan, kenaikan juga dialami oleh partai Demokrat yang naik 2,4 persen. Dari 6,6 persen menjadi 9 persen. Selain itu, Partai Keadilan Sejahtera naik 2 persen menjadi 4 persen.

Sedangkan Gerindra mengalami penurunan elektabilitas dari 17,3 persen pada Oktober 2015 menjadi 14,3 persen. Selain itu, penurunan juga dialami Partai Kebangkitan Bangsa dari 4,3 persen menjadi 3,5 persen.

"PKS diam-diam naik dua persen. PPP naik jadi 2,2 setelah adanya perdamaian internal partai," ucap Philips.

Menariknya, kenaikan elektabilitas partai berbanding terbalik dengan tingkat kedekatan pemilih dengan partai. Sebanyak 65 persen pemilih merasa tidak dekat dengan partai.

"Namun 58 persen publik memiliki harapan terhadap partai politik," ujar Philips.

Philips berharapa persentase itu seharusnya bisa lebih tinggi.

Survei CSIS dilakukan dengan sampel 1.000 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Secara acak warga yang dipilih telah miliki hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas.

Penarikan sampel sepenuhnya secara acak dengan mengunakan metode penarikan secara multi-stage random sampling. Penarikan sampel mempertimbangkan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap provinsi dan memperhatikan karakter wilayah perkotaan dan pedesaan.

Pengumpulan data dilakukan pada 8-15 Agustus 2016 melalui wawancara tatap muka mengunakan kuesioner terstruktur. Hasil survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin error 3,1 persen.

Quality control terhadap hasil wawancara dipilih secara random sebesar 20 persen dari total sampel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com