Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BIN Harus Antisipasi Gempuran Ideologi Asing

Kompas.com - 09/09/2016, 22:01 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Intelijen Wawan H. Purwanto mengatakan Indonesia saat ini digempur ideologi asing.

Wawan menjelaskan, berbagai bentuk ideologi, mulai dari komunisme, liberalisme, hingga radikalisme terus mendoktrin masyarakat Indonesia.

"Sekarang itu yang paling gencar hantaman ideologi," ujar Wawan ketika diskusi 'Pergantian Kepala BIN: Reformasi Intelijen dan Kontestasi Sipil-Militer' di Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Berbagai ideologi tersebut, lanjut Wawan, seringkali membawa kepentingan asing ke Indonesia.

Ini menjadi ancaman bagi Indonesia karena bisa mengganggu stabilitas negara dan berbagai elemen pendampingnya.

"Di bidang ideologi jelas carut marut kepentingan masuk ke kita. Sekarang itu ideologi Pancasila dipertaruhkan karena berhadapan dengan masuknya ideologi lain yang membuat porak-poranda semua elemen yang ada," tambah Wawan.

Wawan menjelaskan, gempuran ideologi ini dapat menghancurkan Pancasila sebagai ideologi negara.

"Pancasila ini mulai tergusur. Efek ideologi kekerasan sudah mulai ada. Sudah ada aksi teror kan menyuarakan ideologi ini," tambah Wawan.

Atas dasar itu, Wawan menilai masuknya berbagai ideologi ini perlu diantisipasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

BIN, kata dia, perlu merumuskan suatu upaya penanganan yang strategis menghadapi masalah tersebut.

"Peminggiran ideologi menjadi tantangan bagi BIN. Ini masalah yang akan menggelayuti. Kita perlu suatu upaya penanganan secara strategis dan sistematis untuk mengatasi itu," tandas Wawan.

Kompas TV DPR Setuju Budi Gunawan Jadi Kepala BIN
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com