Wapres: Otda Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa

PADANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan otonomi daerah (otda) kian memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Padahal sebelumnya, otonomi daerah justru diasumsikan bakal memecah persatuan.

"Sebelumnya-sebelumnya kita menggunakan paradigma terbalik. Yang dimaksud adalah keengganan memberikan otda karena kita berasumsi bahwa otda akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Wapres pada pidato penerimaan gelar Doktor Kehormatan bidang Hukum Pemerintahan Daerah di Universitas Andalas Padang, Senin (5/9/2016).

Dalam bayangannya, otonomi daerah adalah instrumen atau sebuah sistem bernegara dan berbangsa yang menjamin keadilan.

"Dalam perspektif ini, bagi saya otonomi daerah adalah masalah keadilan. Bukan sekadar masalah pengalihan administrasi dan manajemen pemerintahan," katanya.

Dia mengatakan dari sejumlah pergolakan yang terjadi di Indonesia, akar persoalannya sama, yakni keadilan. Sejumlah pihak di daerah merasa disepelekan, tidak didengar dan tidak diberi ruang gerak.

"Orang bisa memiliki teori dan persepsi yang berbeda tentang keadilan. Tapi menurut saya, keadilan adalah kondisi hidup dimana tiap orang merasa nyaman, tenteram, aman dan memiliki peluang yang sama," tambah dia.

Terlepas dari paradigma yang ada, kata Kalla, otonomi daerah menjadi niscaya di Indonesia karena beberapa alasan sosio budaya dan politik.

Pertama, kemajemukan dalam berbagai hal membuat otonomi daerah menjadi keharusan. Kalla percaya dengan otonomi daerah, kemajemukan itu bisa dijaga dan dirawat.

Kedua, sebagai negara kepulauan, sistem sentralistik untuk menjalankan roda pemerintahan menjadi tidak efisien.

"Kita pernah keliru dalam berparadigma. Kita menganggap Indonesia adalah negara kepulauan terbesar maka sistem sentralistik untuk mengaturnya menjadi mutlak. Paradigma ini harus dibalik, keutuhan negara dan bangsa bisa lebih efektif dan efisien bila daerah diberi otonomi untuk melaksanakan roda pemerintahan," katanya.

Ketiga, fakta empirik selama beberapa dekade melaksanakan sistem pemerintahan sentralistik, selain ketimpangan antardaerah sangat besar juga kreativitas sumberdaya manusia kian jauh.

Masalahnya, sistem sentralistik membuat sumberdaya manusia di daerah menjadi mandul dalam berkreativitas. Semua hanya menunggu instruksi dan petunjuk dari pusat.

"Bagi saya otonomi daerah itu membutuhkan prasyarat berupa imajinasi, kreativitas dan inisiatif. Bila ketiga prasyarat ini ada pasti daerah akan berkembang secara sehat. Sukses tidaknya otda amat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia, perencanaan yang baik, pelaksanaan dan kontrol yang baik serta adanya standardisasi nasional," ujar Wapres.