KPU Canangkan Zona Integritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI), Senin (5/9/2016), di Kantor KPU, Jakarta Pusat.

Pencanangan zona ini merupakan upaya mencegah korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

"Untuk mendukung peningkatan integritas penyelenggara pemilu, KPU berupaya sungguh-sungguh mentransformasikan diri menjadi lembaga yang terbuka, akuntabel, dan aksesibel," kata Ketua KPU Juri Ardiantoro.

Pada tahun 2015, KPU mendapatkan peringkat II sebagai lembaga non struktural yang berkomitmen memberikan informasi kepada masyarakat.

Juri mengatakan, saat ini keterbukaan informasi diwujudkan melalui Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH) yang memuat peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU. 

Di dalamnya juga memuat rancangan peraturan yang masih dalam tahap pembahasan.

KPU juga membangun sistem pergantian antar waktu (SIMPAW) DPR dan DPRD. Sistem tersebut dibuat untuk mengakomodasi proses Pergantian Antarwaktu (PAW) yang dinilai tertutup oleh masyarakat.

"PAW yang selama ini dinilai tertutup oleh publik baik sebagai pemilih maupun kandidat yang diganti dan menggantikan, tapi saat ini telah dapat diakses dengan mudah oleh siapapun," ujar Juri.

Selain itu, KPU juga telah membangun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk meningkatkan integritas penyelenggaraan pemilu terkait pengadaan dan distribusi logistik ke TPS.

Pengadaan logistik harus menyertakan informasi tempat, jumlah, jenis, sasaran, waktu dan kualitas.

"Sejak tahun 2015, KPU telah mencanangkan pendirian Rumah Pintar Pemilu (RPP) di semua satuan kerja termasuk KPU RI yang telah menggelar pendidikan pemilih ke berbagai segmen masyarakat seperti pra pemilih, pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat marginal," ujar Juri.

Juri menyebutkan, KPU menargetkan berdirinya 100 RPP hingga tahun 2017 sebagai sarana edukasi nilai demokrasi dan kepemiluan.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, Sekretaris Menpan RB Dwi Wahyu Atmaji, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie.

Hadir pula Ketua Komisi Informasi Pusat John Fresly, Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Prabowo.