Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Gerindra: Kalau Budi Gunawan Berpihak ke PDI-P, Bahaya Juga

Kompas.com - 04/09/2016, 11:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa meyakini pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara tidak terlepas dari intervensi Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Ia khawatir Budi Gunawan akan menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan PDI-P jika nantinya sudah resmi dilantik sebagai Kepala BIN.

"Kalau ke depan dia berpihak PDI-P, bahaya juga," kata Desmond saat dihubungi, Minggu (4/9/2016).

Desmond mengaku mendengar informasi bahwa Budi Gunawan menjadi salah satu sosok yang berperan dalam memenangkan Jokowi pada Pilpres 2014 lalu. Menurut dia, bukan tidak mungkin hal serupa akan kembali terulang di Pemilu 2019 mendatang.

"Menggunakan aparatur kepolisian untuk pilih Jokowi, apa yang terjadi di 2019 kalau jadi seperti itu?" ucap Desmond.

Selain masalah netralitas, Wakil Ketua Komisi III DPR ini juga menyoroti rekam jejak Budi yang pernah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kepemilikan rekening gendut.

Meski penetapan tersangka itu sudah dibatalkan melalui praperadilan, namun hal itu tetap bisa diungkit kembali oleh sejumlah pihak.

"Kami waspada saja, biar bagaimanapuin Budi Gunawan pernah terlibat persoalan itu," ujar dia.

Desmond mengatakan, Fraksi Gerindra akan melihat terlebih dahulu proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR sebelum memutuskan apakah menyetujui atau menolak Budi.

Namun, ia mengingatkan bahwa dalam pencalonan kepala BIN, DPR hanya memberi pertimbangan dan keputusan akhir ada pada Presiden.

Selain itu, menurut dia, sembilan Fraksi lain yang ada di DPR saat ini mendukung penuh pencalonan Budi.

"Kalau kita tidak setuju, kalah juga kita," ucap Desmond.

Presiden Joko Widodo menunjuk Budi sebagai Kepala BIN. Surat penunjukan Budi telah dikirim ke DPR RI pada Jumat (2/9/2016) pagi.

Pemerintah pun berharap, parlemen segera memprosesnya. Ketua DPR RI Ade Komarudin memastikan, uji kepatutan dan kelayakan Budi rencananya akan dilangsungkan Rabu (7/9/2016) pekan depan.

Kompas TV Dicalonkan Jadi Ketua BIN, Siapakah Budi Gunawan?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com