DPR Menilai Masih Terdapat Persoalan Dalam Penyelenggaraan Haji Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinilai masih belum sesuai harapan. Wakil ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mengatakan masih ada beberapa kekurangan yang harus menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk penyelenggaraan ibadah haji berikutnya.

Dia menyebut beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain soal penerapan teknologi informasi, sistem manajemen haji dan kesiapan operasional di Tanah Suci.

"Saya melihat ada beberapa masalah yang harus menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini," ujar Iskan dalam diskui bertajuk 'Karut Marut Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia' yang diselenggarakan oleh Ikatan Jurnalis UIN Jakarta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9/2016).

Menurutnya Iskan, Kementerian Agama kurang siap dalam menerapkan sistem teknologi informasi dan kurang mengkonsolidasikan layanan haji dengan Kementerian Luar Negeri. Dia menemukan beberapa kasus jemaah haji yang belum mendapatkan visa menjelang keberangkatan.

"Ada jemaah kloter 1 yang berangkat dari Medan tidak bisa berangkat karena tidak dapat visa. Artinya Kementerian Agama belum siap dalam mengelola itu," kata Iskan.

Selain itu dia juga menilai Kementerian Agama kurang konsisten dalam menata sistem manajemen haji. Dalam beberapa kasus misalnya, ada jemaah yang terpisah dari kelompoknya saat diberangkatkan dan harus ikut dengan kelompok lain.

Sedangkan saat proses pembinaan sebelum pemberangkatan, jemaah tersebut sudah ditempatkan dalam satu kelompok. Menurutnya hal itu akan berdampak pada kondisi si jemaah yang terpisah saat berada di tanah suci.

"Jemaah itu kan nanti akan kebingungan dan tentu tidak saling kenal dengan kelompok barunya itu. Padahal saat pembinaan sebelum diberangkatkan dia sudah saling kenal dan membangun kebersamaan dengan jemaah lain di kelompoknya," tuturnya.

Masalah lain juga muncul terkait pelaksaanan operasional ibadah haji di Mekkah. Iskan masih menemukan adanya keterlambatan makanan, kurangnya pengawasan terhadap jemaah dan transportasi haji yang tidak layak.

"Pemerintah menyewa mobil shalawat (kendaraan yang mengantar jemaah haji ke masjid) umurnya di atas lima tahun. Tidak jarang mobil itu juga malah digunakan oleh jemaah dari negara lain," pungkasnya.

Pemerintah Tidak Tinggal Diam

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyelenggaraan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama, Ahda Barori mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan pembenahan penyelenggaraan haji di berbagai sektor.

Dia tidak menampik adanya beberapa kekurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Menurutnya, keterbatasan jumlah kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi menjadi salah satu penyebabnya.

Untuk tahun ini pemerintah Arab Saudi memberikan kuota sebanyak 168.800 kepada Indonesia. Sementara saat ini tercatat sudah ada tiga juta orang yang sudah mendaftar ibadah haji.

Terkait persoalan visa, kata Ahda, pemerintah Indonesia sedang mengusulkan kepada Arab Saudi supaya jemaah haji tidak memerlukan visa ke Tanah Suci.

"Kuota ini memang kewenangan penuh Pemerintah Arab Saudi. Kuota terbatas, tapi yang ingin naik haji banyak. Selain itu Seharusnya kalau Arab Saudi mau, jemaah haji bisa berangkat tanpa visa," ujar Ahda.