Kompolnas: Pencalonan Budi Gunawan Bukan Transaksi Politik Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti berpendapat pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) oleh Presiden Joko Widodo tidak bisa dilihat sebagai sebuah transaksi politik.

Dia meyakini Presiden Jokowi memilih Budi Gunawan atas dasar pertimbangan kemampuan dan kualifikasi yang sudah teruji sebagai seorang pemimpin.

"Kami tidak melihat ini bagian dari transaksi politik. Justru sebaliknya, kami melihat bahwa Presiden Jokowi memahami potensi Komjen Pol Budi Gunawan," ujar Poengky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (2/9/2016).

Poengky pun mengatakan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sah secara hukum. Menurut dia, meskipun rekam jejak Budi Gunawan pernah disorot terkait penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi status tersebut sudah dibatalkan dalam sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Setalatan.

(Baca: "Kalau Keinginan Bu Mega, Budi Gunawan Seharusnya Jadi Kapolri")

Poengky yakin langkah Budi Gunawan tidak akan terjegal meski pernah dijadikan tersangka.

"Sehingga secara hukum dianggap sudah tidak bermasalah," ungkap dia.

Sebelumnya, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat usulan pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi mengusulkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang kini menjabat Wakil Kepala Polri untuk memimpin BIN menggantikan Sutiyoso. Surat tersebut diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jumat (2/9/2016) pagi.

"Jadi, Kepala BIN diusulkan nama baru, yaitu Pak Budi Gunawan. Proses selanjutnya di DPR karena harus ada pertimbangan dari DPR," ujar Pratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

(Baca: Trimedya: Budi Gunawan Pilihan Jokowi, Tak Ada Permintaan PDI-P)

Saat ditanya alasan pergantian, Pratikno mengatakan, langkah itu hanya regenerasi dan tak ada periodisasi yang tegas terkait masa jabatan kepala BIN. Begitu pula saat ditanya mengapa Budi Gunawan yang diusulkan Jokowi.

"Tidak ada pertimbangan tertentu," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin memastikan pihaknya akan segera memproses surat pergantian tersebut. Pimpinan DPR akan menentukan jadwal rapat membahas usulan tersebut dan melimpahkannya ke komisi terkait untuk melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan.

"Sesuai mitranya, tentu Komisi I akan kami tugaskan," kata Ade.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, kepala BIN diangkat dan diberhentikan presiden setelah mendapat pertimbangan DPR. Untuk mengangkat kepala BIN, Presiden harus mengusulkan satu orang calon kepada DPR.

Pertimbangan DPR itu disampaikan paling lambat 20 hari kerja sejak surat permohonan pertimbangan calon kepala BIN diterima DPR dari Presiden. Artinya, DPR tidak menyetujui atau menolak calon yang diajukan Presiden, tetapi sekadar memberi catatan dan pertimbangan.