Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Siap Kampanye Pencalonan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

Kompas.com - 01/09/2016, 23:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia akan meluncurkan kampanye pencalonan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) dalam Sidang Umum PBB ke-71 di New York, Amerika Serikat, 19-29 September 2016.

"Salah satu fokus utama pemerintah Indonesia dalam Sidang Umum PBB ke-71 adalah peluncuran kampanye pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Dalam jumpa pers mingguan di Ruang Palapa Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha menjelaskan, Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap DK-PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Menurut dia, Indonesia telah melakukan pendekatan kepada negara-negara lain sejak 2009 lalu untuk mendapatkan dukungan dalam pencalonan tersebut.

Diwawancarai secara terpisah, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu yang juga salah satu anggota pejabat tinggi delegasi RI dalam Sidang Umum PBB, Hasan Kleib, mengatakan bahwa sudah banyak negara yang mendukung pencalonan Indonesia.

"Namun, kita tidak boleh meng-undermine (meremehkan) saingan kita, yaitu Maldives (Maladewa)," kata dia.

Pemilihan anggota tidak tetap DK-PBB untuk periode 2019-2020 akan diadakan pada 2018, dengan sistem perwakilan area, misalnya, dari Asia adalah Indonesia dan Maladewa.

Menurut Hasan, meskipun sama-sama dari Asia, Maladewa juga terkenal aktif sebagai anggota PBB dan anggota Small Islands Development States (SIDS) yang utamanya bergerak di bidang pembangunan.

Namun, Dirjen Multilateral yang juga pernah menjabat sebagai duta besar Perwakilan Tetap RI di PBB itu menegaskan Indonesia juga tidak kalah aktif dari negara lain dalam misi-misi PBB.

Antara lain, Indonesia termasuk negara sepuluh besar pengirim pasukan perdamaian PBB, Indonesia menyelenggarakan KTT Luar Biasa OKI tentang Al-Quds Al-Sharif yang utama mendorong penghentian kekerasan di Yerusalem, Palestina, dan pelopor Gerakan Non-Blok (GNB) yang memiliki anggota 120 negara.

"Untuk peluncurannya akan ada semacam respsi, dan dalam berbagai pertemuan di Sidang Umum PBB, Pak JK akan me-list (mendaftar) siapa yang sudah mendukung, kita ucapkan terima kasih, dan yang belum kita imbau," kata Hasan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menjadi ketua Delegasi RI dalam Sidang Umum PBB ke-71.

Saat itu, Indonesia akan menyampaikan pandangannya pada isu-isu pembangunan berkelanjutan pasca-2015, proses perdamaian Palestina, pengungsi dan migrasi manusia, tindak lanjut Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim, dan penanggulangan terorisme.

(Azizah Fitriyanti/ant)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com