Hakim MK Minta Permohonan Gugatan Uji Materi UU "Tax Amnesty" Dipertajam

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi mengelar sidang perdana uji materi atau judicial review (JR) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Rabu (31/8/2016).

Gugatan dengan nomor perkara 63/PUU-XIV/2016 tersebut diajukan oleh tiga perserikatan buruh yakni, Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Mereka menggugat Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan Pasal 23  ayat  (2) UU Pengampunan Pajak.

Kuasa hukum pemohon, Eggi Sudjana mengatakan bahwa, hal yang menjadi pertimbangan paling mendasar pihaknya mengajukan JR lantaran adanya diskriminasi terkait berlakunya UU tersebut.

"Kami mewakili buruh sebagai pembayar pajak setia selalu dipotong begitu kan, tapi di sisi lain yang pengusaha yang tidak  bayar pajak bahkan dikasi pengemplangan pajak dengan 2 persen itu. Itu diskriminatif yang sangat jelas, telak gitu," ujar Eggi di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu.

(Baca: Wapres Akui "Tax Amnesty" Masih Bermasalah)

Majelis hakim persidangan yang dipimpin oleh Anwar Usman dengan anggota majelis I Dewa Gede Palguna dan Manahan MP Sitompul memberikan saran terkait gugatan yang diajukan.

Majelis hakim anggota, Manahan, menyampaikan kepada pemohon agar gugatan yang diajukan lebih mendetil dan merinci pokok persoalan.

"Saya menyarankan agar permohonan ini lebih dipertajam. Jadi, dipertajam dia, baik tadi legal standing-nya maupun alasan-alasan permohonan ini," kata Manahan. 

Sementara itu, Anwar Usman menyampaikan bahwa pihak pemohon diberikan waktu selambat-lambatnya 14 hari untuk memperbaiki gugatan yang diajukan. 

"Perbaikannya diberi kesempatan sampai hari Selasa, tanggal 13 September 2016, pukul 10.00 WIB. Itu paling lambat. Ya, kalau bisa lebih cepat, ya, itu lebih baik, ya" kata Anwar.

Alasan menggugat

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan, terdapat beberapa alasan buruh mengajukan uji materi ke MK. Pertama, disahkannya tax amnesty dinilai menciderai rasa keadilan kaum buruh sebagai pembayar pajak penghasilan atau PPh 21 yang taat. Bila telat membayar pajak, buruh akan dikenakan denda.

"Di sisi lain pengemplang pajak atau maling-maling itu diberi karpet merah dengan diampuni. Berarti ada yang dilindungi, yang taat justru dibiarkan," kata Said di depan Gedung MK, Jakarta, Jumat (22/7/2016).

Said menuturkan, ketidakadilan semakin memuncak dirasakan buruh ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Menurut Said, PP tersebut mengembalikan rezim upah murah dan menghilangkan hak berunding serikat buruh untuk ikut menentukan besarnya upah minimum.