Pegawai Lippo Group Dituntut 5 Tahun Penjara oleh Jaksa KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai PT Artha Pratama Anugrah Doddy Aryanto Supeno dituntut pidana selama 5 tahun penjara oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anak buah mantan petinggi Lippo Group tersebut juga dituntut membayar denda Rp 150 juta subsider 3 bulan penjara.

"Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu," ujar Jaksa Herry Ratna Putra di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/8/2016).

Dalam pertimbangannya, Jaksa menilai, perbuatan Doddy tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu, perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan, keterangannya selama persidangan juga berbelit-belit.

Doddy dinilai melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan, Doddy memberi suap sebesar Rp 150 juta kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Ada pun, uang suap sebesar Rp 150 juta tersebut diberikan agar Edy Nasution selaku panitera menunda proses "aanmaning" atau peringatan eksekusi terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP), dan menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited (AAL).

Padahal, waktu pengajuan PK tersebut telah melewati batas yang ditetapkan undang-undang. Kedua perusahaan tersebut merupakan anak usaha Lippo Group.

Dalam surat tuntutan, uang suap juga dimaksudkan agar Edy Nasution membantu mengurus perkara salah satu anak usaha Lippo Group, yakni PT Jakarta Baru Cosmopolitan.

Edy membantu mengubah surat pengadilan mengenai putusan eksekusi lahan, dengan kalimat dari "belum dapat disekskusi" diganti dengan "tidak dapat dieksekusi".

Penyuapan melibatkan pegawai (bagian legal) PT Artha Pratama Anugerah Wresti Kristian Hesti, Presiden Direktur PT Paramount Enterprise Ervan Adi Nugroho, dan mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro.

Awalnya, Lippo Group menghadapi beberapa perkara hukum, sehingga Eddy Sindoro menugaskan Hesti untuk melakukan pendekatan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara, termasuk Edy Nasution.

Eddy Sindoro juga menugaskan Doddy untuk melakukan penyerahan dokumen maupun uang kepada pihak-pihak lain yang terkait perkara.