Peneliti Kehutanan Menilai Janggal atas SP3 Kasus Pembakaran Hutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero merasa ada yang janggal atas Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diberlakukan oleh Polda Riau terhadap 15 perusahaan yang diduga terlibat kasus kebakaran hutan dan lahan pada 2015.

Bambang mencontohkan pada SP3 yang diberikan kepada PT PAN United dan PT Riau Jaya Utama. Dia mengaku turut terlibat memberikan keterangan dalam pengusutan kasus di dua perusahaan tersebut.

Menurut Bambang, berdasarkan penelitian yang dilakukannya ditemukan indikasi adanya dua perusahaan tersebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan saat itu.

"Kebetulan dilibatkan dua kasus yakni PT Riau Jaya Utama dan PT PAN United. Keduanya ikut di-SP3," kata Bambang dalam diskusi di bilangan Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/8/2016).

"Saya sudah di-BAP, dipercayai sebagai ahli, perhitungannya sudah kuat, hasil analisis sudah keluar, pencemaran juga terbukti, kemudian yang prihatin ini malah di-SP3. Padahal jelas-jelas sudah terjadi tindak pidana," ujarnya.

Bambang mengaku sudah memberikan data riset tersebut kepada kepada Polda Riau.

Dalam data hasil riset itu dijelaskan mengenai luas lahan, lahan yang terbakar merupakan lahan yang termasuk dalam konsesi atau bukan, berapa kerugian akibat kebakaran, bahkan penjelasan bagaimana proses kebakaran terjadi saat itu.

"Data itu sudah ada di kepolisian pada saat BAP dibunyikan. Berdasarkan data kajian saya yang semuanya sudah diungkap dalam BAP. Makanya aneh, saya geleng-geleng loh kok SP3," kata dia.

Bambang menambahkan, dirinya juga masih menyimpan data-data tersebut jika sewaktu-waktu diperlukan untuk komparasi data untuk mengungkap kasus tersebut.

"Saya masih simpan lengkap," kata dia.

Sebelumnya Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto menjelaskan alasan penyebab Polda Riau menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan tersangka pembakar hutan.

Dari keterangan sementara, kata Ari Dono, setidaknya ada tiga alasan mengapa kasus 15 perusahaan tersebut di-SP3.

Pertimbangan pertama lantaran lokasi yang terbakar bukan lagi area perusahaan karena sudah dilepas. Kedua, masih ada sengketa pada lahan yang terbakar namun lahannya bukan milik perusahaan.

"Ada satu lagi. Di lokasi yang terbakar, perusahaan sudah berupaya melakukan pemadaman dengan fasilitas sarana pemadaman yang sudah diteliti. Menurut keterangan ahli itu tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian," ujar Ari Dono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6/2016).

(Baca: Penjelasan Kabareskrim soal SP3 Kasus Kebakaran Hutan)

Meski begitu, Presiden Joko Widodo meminta Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengkaji kembali surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang diterbitkan polisi.

"SP3 kan masih bisa dibuka kembali kalau ada novum baru. Nah, ini yang kita minta Kapolri evaluasi SP3 itu," kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/7/2016).

(Baca: Jokowi Minta Kapolri Evaluasi SP3 Kasus 15 Perusahaan yang Disangka Bakar Hutan)