Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketemu Presiden, Sutradara dan Artis Peran Minta Film Masuk Kurikulum Sekolah

Kompas.com - 30/08/2016, 15:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengundang para pekerja film untuk makan siang bersama di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Para pekerja film memberikan sejumlah masukan kepada Kepala Negara untuk membangkitkan industri perfilman di Indonesia. Salah satunya dengan memasukkan film ke dalam kurikulum atau ekstrakulikuler sekolah.

Pekerja film yang diundang Jokowi di antaranya sutradara seperti Hanung Bramantyo, Riri Riza dan Mira Lesmana.

Ada pula artis peran seperti Ernest Prakasa dan Soleh Solihun. "Film ini harusnya masuk di kurikulum, bahkan ada ekstrakurikulernya," kata Hanung Bramantyo usai pertemuan tertutup dengan Jokowi.

Hanung mengatakan, pendidikan film harus ditanamkan sejak dini sehingga anak-anak sekolah pun tertarik untuk menonton hingga menciptakan film. Industri film pun lama kelamaan akan berkembang pesat.

"Pendidikan itu tidak hanya berupa sekolah film, tapi bagaimana untuk memahami film, untuk melek film," tambah sutradara "Rudy Habibie" ini.

Hanung menyebut, saat ini film Indonesia paling banyak hanya ditonton sekitar 5 Juta orang.

Sementara penduduk Indonesia berjumlah 250 Juta jiwa. Jika menilik angka itu, Hanung menilai penontot film Indonesia masih sangat minim.

Namun, jika pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap Film, Hanung meyakini industri ini akan berkembang layaknya di Amerika Serikat.

"Di Amerika itu film menjadi senjata nomor dua setelah senjata beneran. Penyumbang pajak terbesar. Menjadi urgensi. Misalnya seluruh dunia tahu soal Indonesia, itu melalui film," ucap dia.

Presiden Jokowi pun berjanji akan segera merumuskan masukan-masukan yang diberikan pekerja seni itu bersama instansi terkait.

"Presiden hanya mendengar dulu, terus mau merumuskan, baru setelah itu rumusannya itu nanti akan diaplikasikan," ucap Hanung.

Kompas TV Kualitas Membaik, Bisnis Film Bergairah

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com