Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Empat Kabupaten di Papua Barat Paling Rawan dalam Pilkada Serentak 2017

Kompas.com - 29/08/2016, 14:33 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat kabupaten di Provinsi Papua Barat menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam Pilkada Kabupaten/Kota Serentak 2017. Empat wilayah di Provinsi Papua Barat tersebut, antara lain Kabupaten Tolikara, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Lanny jaya.

Wilayah Kabupaten/Kota dengan kerawanan tinggi ini didapatkan dari data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2017 yang disusun oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di 101 daerah yang terbagi dari tujuh provinsi dan 94 kabupaten/kota.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Divisi Pengawasan, Daniel Zuchron menjelaskan IKP 2017 mengukur tiga aspek utama yang saling berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu demokratis.

"Tiga aspek tersebut antara lain dimensi penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi," ujar Daniel saat Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2017 di Jakarta, Senin (29/8/2016).

(Baca: Politik Uang Jadi Salah Satu Fokus KPU pada Pilkada Serentak 2017)

Menurut Daniel, kerawanan tinggi di empat kabupaten di Papua Barat tersebut memiliki pola yang cenderung sama.

"Dimensi penyelenggaraan memiliki skor lebih tinggi dibanding dimensi partisipasi dan kontestasi," kata Daniel.

Dari keempat wilayah di Papua Barat tersebut, Kabupaten Tolikara memiliki skor paling tinggi sebesar 3.50 dari total skor 5.00, sedangkan Kabupaten Intan Jaya berada pada urutan kedua dengan skor 3.30. Lalu, Kabupaten Nduga memiliki skor 3.24, disusul Kabupaten Lanny Jaya dengan skor 3.30.

(Baca: Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2017 di Papua Terancam Tertunda)

Daniel menjelaskan, meskipun keempat daerah tersebut ada dalam kerawanan tinggi, Kabupaten Lanny Jaya masuk dalam wilayah dengan tingkat kerawanan rendah dalam dimensi kontestasi.

"Dimensi kontestasi Kabupaten Lanny Jaya memiliki skor kerawanan rendah, sementara tiga lainnya masuk dalam skor kerawanan sedang," tambah Daniel.

Sementara itu, 90 kabupaten/kota lainnya di Indonesia terdapat pada kategori sedang dan rendah dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten/Kota Serentak 2017.

(Baca: Kemendagri Serahkan 41,8 Juta Data DP4 untuk Pilkada Serentak)

Menurut Daniel, terdapat 40 kabupaten/kota yang berada dalam kategori kerawanan sedang, sedangkan 50 kabupaten/kota lainnya masuk dalam kategori kerawanan rendah.

"Ada 40 daerah yang masuk dalam kategori kerawanan sedang dan 50 dalam kategori kerawanan rendah" ucap dia.

Kompas TV Ini Strategi Partai Golkar Hadapi Pilkada Serentak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com