Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Papua Barat dan Aceh Daerah Paling Rawan di Pilkada Serentak 2017

Kompas.com - 29/08/2016, 13:44 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Provinsi Papua Barat, Aceh, dan Banten menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Divisi Pengawasan, Daniel Zuchron menjelaskan ketiga provinsi ini memiliki potensi pelanggaran serta tingkat kerawanan yang tingg, dilihat dari aspek penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi Pilkada 2017. 

"Adanya indikasi potensi kerawanan signifikan di ketiga daerah ini yang perlu diperhatikan, diantisipasi, serta diambil langkah-langkah untuk meminimalisasi kerawanan," ujar Daniel saat Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2017 di Jakarta, Senin (29/8/2016).

Tiga provinsi dengan kerawanan tinggi ini didapatkan dari IKP yang disusun Bawaslu. IKP mencakup 101 daerah yang terbagi dalam tujuh provinsi dan 94 kabupaten/kota.

Indeks ini mengukur tiga aspek utama yang saling berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu demokratis, antara lain dimensi penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.

Berdasarkan data IKP, Papua Barat menjadi daerah yang tingkat kerawanannya paling tinggi dengan total skor 3.381.

(Baca: Bawaslu Umumkan Indeks Kerawanan Pilkada 2017 pada 29 Agustus)

Menurut Daniel, tingginya tingkat kerawanan pilkada di Papua Barat disebabkan keputusan dan tindakan penyelenggara pemilu.

"Keputusan dan tindakan penyelenggara pemilu di Papua Barat menjadi faktor dominan atas kerawanan pilkada di sana," kata Daniel.

Aceh menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi kedua dengan skor 3.327. Tingkat kerawanan masing-masing dimensi di Aceh relatif setara.

"Semua pihak, baik penyelenggara, calon kepala daerah, dan partisipan pemilu berpotensi menimbulkan kerawanan dengan kategori tinggi," lanjut Daniel.

Sedangkan Banten memiliki tingkat kerawanan tinggi dengan skor 3.147. Aspek kontestasi menjadi dimensi kerawanan paling tinggi di Banten. Menurut Daniel, hal ini disebabkan adanya hubungan kekerabatan antar calon kepala daerah berpotensi dalam Pilkada Banten.

"Adanya hubungan kekerabatan antarcalon yang berpotensi dalam Pilkada Banten menjadi faktor determinan dalam tingkat kerawanan daerah ini," tandas Daniel.

Selain ketiga daerah tersebut, Provinsi Sulawesi Barat (2.36), DKI Jakarta (2.29), Bangka Belitung (2.29), dan Gorontalo (2.01) menyusul dalam IKP 2017 dengan tingkat kerawanan sedang.

Kompas TV Tiga Daerah Ini Rawan Pelanggaran UU Pilkada
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com