Pemerintah Kurang Maksimal dalam Lobi Kuota Haji

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pengawas Penyelenggaraan Haji dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai pemerintah kurang maksimal dalam melakukan lobi kuota jemaah haji kepada Pemerintah Arab Saudi. Hal itu disampaikan Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2016).

"Saat ini 60 sampai 70 persen jemaah haji kita berusia 70 tahun ke atas, semestinya pemerintah melakukan lobi untuk menambah jumlah kuota agar jemaah yang berusia 70 tahun ke atas bisa dimasukan lebih banyak," ucap Fahri.

Menurut Fahri, dengan semakin banyaknya kuota bagi jemaah berusia 70 tahun ke atas di tahun ini akan meringankan beban penyelenggaraan haji di tahun berikutnya. Sebab di tahun-tahun berikutnya jumlah jemaah yang berusia 70 tahun ke atas akan semakin berkurang dan jumlahnya bisa seimbang dengan jemaah haji yang berusia muda.

(Baca: Kemenlu Diusulkan Kerja Sama dengan Negara ASEAN untuk Pemanfaatan Kuota Haji)

"Kalau jumlah jemaah haji yang tua dan muda seimbang, maka yang muda bisa menolong yang tua," papar Fahri.

Fahri menuturkan, ada banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menambah jumlah kuota jamaah haji, di antaranya dengan meminta sisa kuota yang tak jadi digunakan oleh jemaah haji negara lain.

"Iran 75.000 kuota tidak dipakai, harusnya ambil buat Indonesia kasih ke yang tua, sehingga beban penyelenggaraan haji di tahun depan lebih ringan," kata Fahri.

(Baca: Kuota Haji Rendah, Posisi Indonesia Dinilai Masih Lemah di Mata Arab Saudi)

Dewan Perwakilan Rakyat membentuk tim pengawas untuk memantau proses pelaksanaan ibadah haji 1437 H. Rencananya, ada dua tim yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi. Tim pertama dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah akan memantau persiapan pelaksanaan ibadah haji pada 23-29 Agustus 2016.

Sementara, tim kedua akan dipimpin Ketua DPR Ade Komarudin untuk melakukan pemantauan pada 2-18 September 2016.