Kelebihan Anggaran Tunjangan Profesi Guru karena Silpa Daerah sejak 2007 - Kompas.com

Kelebihan Anggaran Tunjangan Profesi Guru karena Silpa Daerah sejak 2007

Dimas Jarot Bayu
Kompas.com - 28/08/2016, 11:43 WIB
KOMPAS.com/M. Latief ILUSTRASI:

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi menjelaskan, kelebihan anggaran tunjangan profesi guru (TPG) terjadi karena adanya sisa lebih perhitungan dana anggaran (silpa) TPG di daerah sejak 2007.

Hal ini dijelaskan Didik untuk menjelaskan soal kesalahan hitung anggaran TPG hingga kelebihan Rp 23,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016.

Menurut Didik, penundaan pemberian TPG ini diusulkan Kemendikbud lewat surat Nomor 33130/A.A1.1/PR/2016 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu.

"Itu sebenarnya kami berkirim surat pada Kementerian Keuangan bahwa di daerah itu ada silpa sebanyak Rp 23,3 triliun," ujar Didik seusai acara Gerak Jalan dan Sepeda Sehat Kemendikbud di Senayan, Jakarta, Minggu (28/8/2016).

(Baca: PGRI: Bagaimana Mungkin Kemendikbud Salah Hitung Tunjangan Guru hingga Rp 23,3 T?)

Didik memaparkan, kelebihan dan anggaran Rp 23,3 triliun tidak hanya berasal dari silpa anggaran TPG tahun 2016 sebesar Rp 6,592 triliun.

Perhitungan tersebut juga berasal dari silpa sejak 2015 dan sebelumnya, sebesar Rp 19,677 triliun, karena adanya perubahan data guru tersertifikasi.

Total keseluruhan silpa sebesar Rp 26,269 triliun ini kemudian dikurangi untuk alokasi dana kas daerah sebesar Rp 2,916 triliun sehingga menjadi Rp 23,353 triliun.

"Kan ada guru yang pensiun, meninggal, lalu pindah tempat sehingga kalau diakumulasi dari 2007 jadi banyak," ujar Sumarna.

(Baca: Sri Mulyani Tak Potong Tunjangan Guru Bersertifikat, PGRI Ucapkan Terima Kasih)

Didik menegaskan bahwa tidak akan terjadi pemotongan tunjangan profesi guru (TPG) atas ditundanya dana anggaran tersebut oleh Kementerian Keuangan.

Dana anggaran Rp 23,3 triliun yang ditunda oleh Kemenkeu nantinya diperhitungkan untuk penyaluran tunjangan profesi guru tahun mendatang.

"Tidak ada pemotongan. Kami minta terhadap Kementerian Keuangan supaya penyaluran berikutnya memperhitungkan uang itu," tandas Didik.

Kelebihan anggaran tunjangan profesi guru dalam APBN-P ini diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani saat melakukan rapat dengan Komisi XI DPR, Kamis (25/8/2016) lalu.

 

(Baca: Sri Mulyani: Anggaran Tunjangan Profesi Guru Kelebihan Rp 23,3 Triliun)

Sri Mulyani menuturkan, penundaan pengucuran tunjangan profesi guru dilakukan setelah Kemenkeu menelusuri anggaran atas dana transfer ke daerah tahun anggaran 2016.

Pada APBN-P 2016, total dana anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp 69,7 triliun. Namun, setelah ditelusuri, Rp 23,3 triliun merupakan dana yang over budget atau berlebih. Sebab, dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu.

PenulisDimas Jarot Bayu
EditorSandro Gatra
Komentar

Terkini Lainnya

Djarot: Infonya Ada Penghuni Rusun yang Sudah Punya Mobil

Djarot: Infonya Ada Penghuni Rusun yang Sudah Punya Mobil

Megapolitan
Komentar Mendagri soal Usul Djarot Gubernur DKI Dipilih DPRD

Komentar Mendagri soal Usul Djarot Gubernur DKI Dipilih DPRD

Nasional
Staf Khusus Menkes: Sanksi Paling Adil Perombakan Manajemen RS Mitra Keluarga

Staf Khusus Menkes: Sanksi Paling Adil Perombakan Manajemen RS Mitra Keluarga

Nasional
Joker Sudah Tiga Kali Bubarkan Kebaktian di Rusun Pulogebang

Joker Sudah Tiga Kali Bubarkan Kebaktian di Rusun Pulogebang

Megapolitan
Djarot Akan Temui Luhut untuk Bahas Lahan MRT di Kampung Bandan

Djarot Akan Temui Luhut untuk Bahas Lahan MRT di Kampung Bandan

Megapolitan
Penjelasan Pengacara Setya Novanto soal Laporan Kinerja KPK yang Jadi Bukti Persidangan

Penjelasan Pengacara Setya Novanto soal Laporan Kinerja KPK yang Jadi Bukti Persidangan

Nasional
Jelang Akhir Jabatan, Djarot Sebut Bekerja seperti Pelari

Jelang Akhir Jabatan, Djarot Sebut Bekerja seperti Pelari

Megapolitan
Ini Alasan Bea Cukai Terapkan Pajak Barang Mahal dari Luar Negeri?

Ini Alasan Bea Cukai Terapkan Pajak Barang Mahal dari Luar Negeri?

Megapolitan
Komisi I: Pernyataan Panglima TNI soal 5.000 Senjata Tidak pada Tempatnya

Komisi I: Pernyataan Panglima TNI soal 5.000 Senjata Tidak pada Tempatnya

Nasional
Polisi Gandeng PPATK Telusuri Rekening Pemilik Situs Nikah Siri

Polisi Gandeng PPATK Telusuri Rekening Pemilik Situs Nikah Siri

Megapolitan
'Jangan Sampai PDI-P sebagai Partai Pemerintah Langgar UU karena Dukung Pansus Diperpanjang'

"Jangan Sampai PDI-P sebagai Partai Pemerintah Langgar UU karena Dukung Pansus Diperpanjang"

Nasional
Fahri Hamzah Tak Melihat Panglima TNI Bermanuver Politik

Fahri Hamzah Tak Melihat Panglima TNI Bermanuver Politik

Nasional
Ini Modus Pengusaha Online Shop Hindari Pajak yang Tercium Bea Cukai

Ini Modus Pengusaha Online Shop Hindari Pajak yang Tercium Bea Cukai

Megapolitan
 Ini Uang yang Ditemukan Polisi dari Pemilik Situs Nikah Siri

Ini Uang yang Ditemukan Polisi dari Pemilik Situs Nikah Siri

Megapolitan
Tindakan Antisipasi Pemkot Bekasi Tangkal Situs Sejenis Nikahsirri.com

Tindakan Antisipasi Pemkot Bekasi Tangkal Situs Sejenis Nikahsirri.com

Megapolitan

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM