Manuver Politik Golkar

Oleh: Syamsuddin Haris

Pemilihan umum masih sekitar tiga tahun lagi. Namun, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto secara prematur telah mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai Presiden RI 2019-2024.

Ada apa? Bagaimana kita membaca manuver politik Golkar? Deklarasi dukungan pencalonan kembali Jokowi pada penutupan rapimnas Golkar itu tak hanya membuat kerongkongan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sedikit tercekat.

Segenap jagat politik Tanah Air pun dibuat terheran-heran dengan manuver politik Novanto mengingat Jokowi kader PDI-P, rival bebuyutan Golkar sejak Pemilu 1999.

Oleh sebagian kalangan, deklarasi dukungan yang dinyatakan hanya selang sehari setelah Presiden mengumumkan formasi baru Kabinet Kerja itu dicurigai sebagai siasat baru Golkar menjerat Jokowi agar parpol warisan Orde Baru ini bisa jadi kendaraan politik Jokowi di pemilu mendatang.

Benarkah demikian? Persoalannya, sekitar sebulan sebelumnya, Partai Golkar "menyalib" di tikungan kegamangan politik partai banteng, yakni antara pilihan mendukung dan menggembosi pencalonan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta.

Secara resmi Golkar akhirnya tak hanya mendukung pencalonan Ahok bersama-sama dengan Partai Nasdem dan Partai Hanura, tetapi juga berhasil membujuk mantan Bupati Belitung Timur itu untuk maju dalam Pilkada 2017 melalui jalur parpol.

Meski sedikit kecewa, relawan "Teman Ahok" akhirnya dapat memahami dan menerima pilihan Ahok yang sebelumnya hendak maju melalui calon perseorangan.

Empat faktor

Deklarasi prematur Golkar dapat dipandang sebagai ungkapan terima kasih "Partai Beringin" atas kursi kabinet yang diperoleh kader Golkar, Airlangga Hartarto.

Namun, paling kurang ada empat faktor lain melatarbelakangi, mengapa Golkar merasa perlu mendukung Jokowi sebagai capres 2019, padahal sebelumnya sudah mendeklarasikan sebagai partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Pertama, seperti secara umum dilansir media, Golkar mendukung Jokowi karena merasa  sejalan dengan haluan pembangunan yang diletakkan Jokowi-JK yang berorientasi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat melalui sejumlah paket kebijakan percepatan pembangunan ekonomi dan sejumlah proyek infrastruktur skala besar yang tersebar di berbagai penjuru Tanah Air.

Sebagai partai kekaryaan warisan Soeharto yang sejak awal berideologi "pembangunan", Golkar hendak turut serta dalam karya dan kerja besar pemerintahan Jokowi-JK mengatasi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat bangsa kita.