Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Sebut Sekolah Parlemen Harusnya Jadi Tanggung Jawab Parpol

Kompas.com - 26/08/2016, 14:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDIP Arif Wibowo menyatakan, ide sekolah parlemen yang disampaikan Ketua DPR Ade Komarudin semestinya cukup menjadi ranah partai politik (parpol) saja.

Kualitas anggota legislatif sudah menjadi tanggung jawab parpol, sebab rekrutmen anggota legislatif merupakan ranah parpol.

"Sudah seharusnya parpol mendidik mereka, para anggota parlemen, memiliki kemampuan menjadi anggota parlemen," ujar Arif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/8/2016).

Arif menambahkan saat ini pun parpol melalui DPR tengah mengusulkan ke pemerintah agar menaikkan anggaran bantuan politik untuk parpol.

Dia mengatakan, dengan menaikkan anggaran bantuan politik itu setidaknya parpol mampu mengintensifkan pendidikan politik, termasuk wawasan legislatif kepada seluruh kader yang duduk di parlemen.

Wacana membentuk sekolah parlemen sebelumnya dicetus oleh Ketua DPR Ade Komarudin. (Baca: DPR Ingin Bentuk Sekolah Parlemen)

Menurut Ade, gagasan tersebut dicetuskan sebagai upaya peningkatan kualitas anggota dewan. Selain itu, sekolah parlemen diharapkan juga bisa membuat standar kualitas legislator.

"Tujuan kami peningkatan kualitas para legislator, anggota dewan yang selama ini diharapkan masyarakat berkualitas. Baik fungsinya sebagai pembuat undang-undang, penyusun APBN dan fungsi pengawasannya," ujar Ade, Kamis (25/8/2016).

"Tempatnya Wisma Kopo, akan diubah jadi sekolah," ujarnya. (Baca juga: Gagasan Sekolah Parlemen, Mendesakkah?)

Wisma yang dimaksud Ade adalah Wisma Griya Sabha milik DPR di Cisarua, Puncak, Bogor.

Sekolah yang ditargetkan dapat direalisasikan tahun ini rencananya diikuti seluruh Anggota DPR RI dan anggota DPRD di seluruh Indonesia. Lebih jauh Ade berharap ke depannya, semua partai politik juga bisa ikut terlibat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com