Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Pastikan Sekolah Parlemen Tidak Bertabrakan dengan Prinsip Parpol

Kompas.com - 26/08/2016, 12:23 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin memastikan Sekolah Parlemen tak akan tumpang tindih dengan sekolah atau pendidikan politik yang digagas masing-masing partai politik.

Ide Sekolah Parlemen dicetuskan oleh Ade sebagai upaya peningkatan kualitas anggota dewan.

"Sangat tidak tumpang tindih," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/8/2016).

Ade meyakini, setiap legislator nantinya dapat memiliki kualitas yang baik selama ada ketegasan pada pola rekrutmen dan sistem rekrutmen yang baik. Rekrutmen tersebut meliputi kelompok masyarakat, artis, tentara, polisi, akademisi, aktivis, dan unsur lainnya.

"Tentu kriteria kualitasnya, individu yang mumpuni, yang kedua tingkat elektabilitasnya. Tapi begitu mau masuk dewan tetep yang bersangkutan apalagi yang baru tetap membutuhkan pendidikan. Persiapan menjadi anggota parlemen yang baik," tutur dia.

(Baca: Gagasan Sekolah Parlemen, Mendesakkah?)

Salah satu anggota dewan yang mengkhawatirkan Sekolah Parlemen nantinya akan tumpang tindih dengan pendidikan politik di partai adalah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay.

Standardisasi legislator yang menjadi salah satu tujuan gagasan Sekolah parlemen menurutnya juga perlu dirumuskan. Sebab, setiap partai memiliki ideologi dan garis perjuangan masing-masing.

"Kami di PAN pun sudah ada sekolah kader politik. Sekolah politik kami, sudah ada jauh hari sebelum gagasan ini digulirkan. Hanya saja, pesertanya memang dari kalangan muda yang baru berinteraksi dengan politik. Mungkin, lima sampai sepuluh tahun lagi mereka sudah siap didistribusikan untuk ikut berkompetisi dalam pesta demokrasi kita," tutur Anggota Komisi IX itu.

(Baca: DPR Ingin Bentuk Sekolah Parlemen)

"Termasuk dalam hal legislasi, masing-masing partai punya pandangan sendiri-sendiri. Secara epistemoligis, kelihatannya agak sulit merumuskan standar baku bagi semua parpol," kata dia.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. Arsul mengatakan, partainya memiliki pendidikan semacam sekolah politik yang juga menjadi persyaratan bagi kader yang mau menjadi legislator.

"Di PPP syarat untuk bisa dicalonkan lagi adalah sudah mengikuti itu. Misalnya juga, anggota legislasi, harus sudah mengikuti kursus satu atau dua kali," ucap Anggota Komisi III itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com