Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gagasan Sekolah Parlemen, Mendesakkah?

Kompas.com - 26/08/2016, 08:11 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin mencetuskan gagasan sekolah parlemen yang diperuntukkan bagi para legislator, baik pusat maupun tingkat daerah.

Ade menuturkan, perlu ada upaya peningkatan kualitas anggota dewan. Selain itu, sekolah parlemen diharapkan juga bisa membuat standar kualitas legislator. 

"Tujuan kami peningkatan kualitas para legislator, anggota dewan yang selama ini diharapkan masyarakat berkualitas. Baik fungsinya sebagai pembuat undang-undang, penyusun APBN dan fungsi pengawasannya," ujar Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Adapun saat disinggung mengenai anggaran, Ade mengatakan, dananya minim. Ia menyebut anggaran yang dipergunakan juga bisa dari pengalihan biaya bimbingan teknis (bimtek) anggota dewan.

"Sekarang ini, bimtek sering dijadikan lahan korupsi. Banyak bimtek bodong. Daripada dikorupsi ya sekalian dibikin sekolah saja. Kurikulumnya juga harus terstandar," ujar Ade.

Perincian teknis lainnya, Ade mengatakan, sekolah parlemen barulah berupa gagasan dan masih dalam tahap penyusunan proposal.

"Output" dipertanyakan

Terkait gagasan tersebut, Sekretaris Fraksi Hanura di DPR sekaligus Anggota Komisi X, Dadang Rusdiana, berpendapat perlu kajian mendalam. Salah satunya berkaitan dengan output atau hasil akhir dari sekolah tersebut.

"Apakah untuk menguatkan kapasitas legislator kita butuhkan sekolah parlemen, ataukah memperjelas sistem pendidikan kader di tingkat partai? Ini tentunya yang harus didalami dulu," kata Dadang.

Untuk memperkuat wawasan ketahanan nasional, lanjut Dadang, negara memiliki Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Sedangkan pada tingkat perguruan tinggi pun terdapat sejumlah program studi penunjang, salah satunya adalah prodi kebijakan publik.

"Maka tentunya output sekolah parlemen itu arahnya ke mana? Perlu kita pelajari dulu," ucap anggota Komisi X DPR itu.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Anggota Komisi IX, Saleh Partaonan Daulay, berpendapat, gagasan tersebut dikhawatirkan justru akan mengganggu tugas-tugas para anggota dewan. Saleh menilai, kegiatan anggota dewan saat ini sudah sangat padat.

"Pasalnya, tugas sebagai anggota DPR sekaligus anggota MPR juga menyita waktu yang tidak sedikit. Ditambah lagi dengan tuntutan masyarakat agar kinerja DPR semakin ditingkatkan, terutama dalam bidang legislasi," kata Saleh.

Ia khawatir jika dipaksakan, gagasan tersebut justru akan tumpang tindih dengan pelatihan kader yang dilakukan masing-masing internal partai.

"Kalau ada yang tidak setuju, takutnya gagasan ini berhenti pada sekadar wacana," ujarnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com